Jokowi-JK andalkan swasta lancarkan pembangkit listrik 35.000 MW

Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW).

Pemerintah mengandalkan perusahaan listrik swasta nasional untuk kelancaran megaproyek pembangkit 35.000 megawatt (MW). Pihak swasta nasional akan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk kelancaran proyek ketenagalistrikan.

"Bisnis listrik itu konservatif tapi (nilainya) sangat besar. Makanya kita buka untuk asing, tapi nasional akan dikedepankan dan diprioritaskan untuk program ini. Pokoknya kebutuhan listrik harus kita penuhi secepat-cepatnya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3).

JK sapaan akrabnya, mengaku membutuhkan peran swasta nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tiap tahun mengalami peningkatan. Diperkirakan, kebutuhan listrik nasional pada 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW).

"10 tahun lalu kebutuhan listrik kita hanya 25 Gigawatt (Gw). Karena pertumbuhan ekonomi berkembang, maka (kebutuhan) listrik juga akan meningkat. Makanya kita harus mendorong (pasokan) listrik," kata dia.

Di tempat sama, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Jaya Pahlawan mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga harus dilihat dari teknologinya. Sebab, kendala pembangunan proyek ketenagalistrikan banyak juga disebabkan karena teknologi.

"Krisis di sisi pembangkitan dan pendistribusian listrik itu sudah ada di depan mata yakni 2019. Untuk itu MKI akan mendorong agar pembangkit yang akan dibangun dalam program 35.000 MW harus yang menggunakan energi ramah lingkungan dan memakai teknologi yang efisien," kata Harry.