Jokowi gencar tagih iuran BPJS Kesehatan pada peserta guna tutup defisit
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mencari opsi dalam menutup defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 16,5 triliun.
Presiden Joko Widodo akan menggencarkan penarikan tagihan BPJS Kesehatan kepada peserta yang non Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan.
"PBI itu sebenarnya tidak defisit, seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun, untuk PNS dan TNI/Polri sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit, yang tekor ini yang non PBI," kata Jokowi usai membuka Muktamar ke-30 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Samarinda, Kalimantan Timur, Jakarta, Kamis (25/10).
Oleh sebab itu, penagihan peserta BPJS Kesehatan non PBI lebih dimaksimalkan karena ada yang belum melakukan pembayaran. "Ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu, sebetulnya tugas pemerintah itu hanya di sini, itu opsi-opsi nanti akan segera kita putuskan," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mencari opsi dalam menutup defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan hingga akhir tahun ini mencapai Rp 16,5 triliun.
Pada semester pertama 2018 sudah mengucurkan dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun untuk menekan defisit dan nantinya akan kembali dicarikan solusi lainnya.
"Menkeu juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS, yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun," terang Jokowi.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Presiden Jokowi siapkan banyak opsi tutup defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah dapat usulan naikkan iuran BPJS Kesehatan demi tutupi defisit
Timses Jokowi kritik BPJS Kesehatan: Dulu ada Jamkesda tidak bayar
BPJS Ketenagakerjaan targetkan jumlah peserta 2018 meningkat 12,9 persen
Soal defisit BPJS, Fahri minta Jokowi tak anggap enteng masalah rakyat miskin