Jelang Ramadhan, KSSK Jamin Ketersediaan Uang Tunai Aman
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan ketersediaan uang tunai di tingkat masyarakat akan terjamin pada saat Bulan Ramadhan dan Lebaran mendatang. Hal itu dipastikan setelah dilakukannya koordinasi antara anggota KSSK yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan ketersediaan uang tunai di tingkat masyarakat akan terjamin pada saat Bulan Ramadhan dan Lebaran mendatang. Hal itu dipastikan setelah dilakukannya koordinasi antara anggota KSSK yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Ketua KSSK yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh anggota KSSK, pihaknya berkomitmen akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi menjelang Puasa dan Lebaran. Salah satunya melalui ketersediaan uang Rupiah yang memadai dan senantiasa memantau kecukupannya.
"Dalam rangka mendekati bulan puasa dan Lebaran KSSK akan terus lakukan koordinasi dalam rangka menjamin terpenuhinya uang tunai masyarakat," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/4).
Sri Mulyani mengatakan, kegiatan musiman tersebut menjadi momentum bagi mayoritas umat muslim yang menjalankan. Di mana, tingkat konsumsi pada saat itu juga diprediksi bakal meningkat. Sehingga, ketersediaan uang tunai pun menjadi suatu pemenuhan bagi tim KSSK.
"Antisipasi Ramadhan kami akan bekerja sama menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang aktifitasnya biasanya tinggi di bulan puasa nanti dan hari raya nanti," pungkasnya.
Baca juga:
Pengusaha Harap Presiden Terpilih Mampu Jaga Iklim Usaha dan Investasi RI
Layanan Pembukaan Rekening Efek Permudah Startup Terdaftar di Bursa
Kemenperin Sebut Perda Larangan Kantong Plastik Berdampak Ganggu Iklim Investasi
KSSK Sebut Kondisi Ekonomi Kuartal I-2019 Terjaga dengan Baik
Kadin Kumpulkan Pengusaha, Redakan Tensi Pasca Pilpres
Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum Kasus Suap Proyek PLTU Riau