Jejak dan titipan partai penguasa di perusahaan negara
Menurut JK, hal sama juga dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
Perusahaan negara masih saja menjadi tempat penitipan untuk kelompok tertentu, terutama partai penguasa. Budaya ini seolah terus dipelihara kepala negara yang sebenarnya diharapkan bisa memutus tradisi buruk ini.
Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mempertegas adanya peran kepala negara dalam penitipan orang-orang di jajaran komisaris perusahaan negara. Andi menuturkan bahwa dalam aturan yang ada, BUMN strategis, direksi dan komisaris utama atas persetujuan presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla anggap wajar jika ada pendukung dirinya dan Presiden Jokowi menjadi petinggi di perusahaan negara. Toh, menurut JK, hal sama juga dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
Pernyataan aneh. Kalau begini apa bedanya pemerintahan Jokowi-JK dengan sebelumnya?
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil berdalih pemerintah tetap memperhatikan kompetensi dalam penunjukan petinggi BUMN. Kompetensi ini barang abstrak, pembuktiannya membutuhkan waktu.
Tapi, kita memiliki modal untuk menerka-nerka kompetensi seseorang dari rekam jejaknya. Jika tak ada sama sekali, maka petinggi BUMN "titipan" bakal dicap sebagai kepanjangan tangan kelompoknya guna memerah keuntungan.
Berikut adalah segelintir orang dekat dari partai penguasa ditunjuk menjadi petinggi BUMN.
Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
Relawan Jokowi ini ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham, awal pekan ini. Dwi adalah politisi PDI Perjuangan gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2009.
Dwi belum memiliki rekam jejak di dunia perbankan. Sejak 2007 hingga sekarang, Dwi adalah Kepala UPT Multimedia Universitas Trisakti. Dia juga
pendiri dan Direktur Utama PT Radio MS TRI 104,2 FM. Alumni magister hukum Trisakti itu juga pernah menjadi konsultan hukum LSM Internasional Internews Indonesia (2002-2004).
Pataniari Siahaan
Dia ditunjuk menjadi komisaris independen BNI dalam rapat umum pemegang saham, awal pekan ini. Sama seperti Dwi, Pataniari adalah politikus PDI Perjuangan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2014. Sehingga Pataniari tidak bisa mencetak rekor menjadi legislator, mewakili partai moncong putih, tiga periode berturut-turut.
Pataniari tak memiliki rekam jejak di perbankan. ketika di parlemen pun, Pataniari tak pernah berada di komisi terkait keuangan dan perbankan.
Alexander Sonny Keraf
Menteri Negara Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid itu diangkat menjadi komisaris independen BRI dalam rapat umum pemegang saham, kemarin.
Dia merupakan anggota badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjadi menteri, Sony adalah dosen filsafat di Universitas Atmajaya.
Jeffry Wurangian
Politikus Partai Nasional Demokrat ini ditunjuk menjadi komisaris BRI. Dia pernah mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif DPR-RI daerah pemilihan Jawa timur V dengan nomor urut 5.
Untungnya, Jeffry memiliki rekam jejak tebal di dunia perbankan. Dia adalah mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut).
(mdk/noe)