Jawa Barat jadi provinsi pertama rasakan krisis gas bumi

Jawa Barat diprediksi akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang merasakan kekurangan atau krisis gas bumi di 2019. Hal ini terjadi karena konsumsi terus naik dan pasokan gas dari sumur baru belum ada. Jawa Barat akan kekurangan 2.500 MMSCFD di 2019.

2017-02-07 15:59:17

Gas Bumi

Alasannya lainnya, kurangnya infrastruktur juga menjadi salah satu penyebabnya. Senior Vice President Gas and Power Gas Directorate Pertamina‎, ‎Djohardi Angga Kusumah menyebut, Jawa Barat akan kekurangan 2.500 MMSCFD di 2019.

Saat ini, konsumsi gas Indonesia sebesar 3.000 sampai 3.500 MMSCFD. Sedangkan, pertumbuhan konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 4 sampai 5 persen per tahun, dengan begitu sampai 2030 kebutuhan gas diperkirakan mencapai 10.000 MMSCFD.

"Kebutuhan terus tumbuh sekitar 4-5 persen per tahun dan pada tahun 2030 diperkirakan kebutuhan gas 10.000 MMSCFD," ujar Djohardi dalam Forum IndoGas 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Pada 2030, pasokan dari sumur gas dalam negeri hanya sebanyak 6.000 MMSCFD, artinya Indonesia mengalami kekurangan pasokan gas sebesar 4.000 MMSCFD. Dari angka tersebut, wilayah yang mengalami kekurangan tersbesar adalah Jawa Barat ‎sebesar 2.500 MMCFD.

"Pasokan sangat terbatas, jadi menurun terus sampai dengan 2030 pasokan mungkin hanya sekitat 6.000 MMSCFD‎, akan ada shortage 4.000 MMSCFD atau 32 ton LNG," tegasnya.

Kekurangan pasokan gas diperkirakan mulai terjadi pada 2019, mencapai 500‎ MMSCFD, sektor yang paling banyak mengalami kekurangan pasokan adalah kelistrikan dengan adanya program 35.000 Megawatt (MW) yang banyak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan industri.

‎"Kekurangan 2019 itu 500 MMSCFD, itu power dan industri tapi yang terbesar power karena menyangkut 35.000 MW," ucapnya.

‎Menurut Djohardi, kekurangan pasokan gas dari dalam negeri disebabkan penurunan produksi secara alamiah dari sumur gas yang telah beroperasi, dan tidak ada tambahan produksi dari sumur gas yang baru.

‎"Itu karena ‎penurunan alamiah, sementara yang baru belum mulai, seperti Natuna," pungkas Djohardi.

(mdk/sau)