LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Jargas Dinilai Jadi Solusi Tambal Beban Fiskal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tak akan mencabut subsidi pada elpiji 3 kg meski memakan uang negara sangat besar. Tercatat pada 2019 kemarin, subsidi pada elpiji 3 kg yang disalurkan mencapai Rp42,47 triliun.

2020-01-30 14:18:12
ESDM
Advertisement

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tak akan mencabut subsidi pada elpiji 3 kg meski memakan uang negara sangat besar. Tercatat pada 2019 kemarin, subsidi pada elpiji 3 kg yang disalurkan mencapai Rp42,47 triliun.

"Poin yang ingin kami sampaikan, bahwa sejatinya untuk isu tentang elpiji 3 kg akan tetap ada," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/1).

Sebagai solusi, pemerintah berencana akan mengembangkan jaringan gas (jargas) atau citygas guna menambal beban fiskal akibat subsidi elpiji 3 kg yang sangat besar. "Jargas dari sisi konsumsi memang tidak mencukupi banyak, 0,08 persen. Sangat kecil. Tapi kita harap ke depan masyarakat bisa migrasi dari elpiji 3 kg ke situ," ujar dia.

Advertisement

Dia menyebutkan, penyebaran jargas di Indonesia selama periode 2009-2019 baru menyentuh sekitar 530 ribu titik. Ke depan, Kementerian ESDM berencana menambah 266 ribu jargas di titik yang memiliki sumber gas dan infrastruktur pendukungnya.

"Kalau aspek demand kita bisa kontrol, Insya Allah masyarakat ke depan bisa geser ke sana (jargas), sehingga distribusi elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran," ucap Alimuddin.

Advertisement

Pematangan Skema

Senada, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika pun menganggap pemakaian jargas lebih baik daripada membebankan subsidi untuk elpiji 3 kg. Namun, dia mengimbau pemerintah agar terlebih dahulu mematangkan skemanya sehingga bukan sekedar wacana.

"Saya sarankan pemerintah berlakulah sebagai negarawan, jangan sebagai pengamat. Pengamat itu berebut ngomong duluan. Kalau pemerintah itu ngomongnya harus belakangan, tapi sakti," imbuhnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.