Jalan perbatasan Kalimantan & NTT ditarget rampung 2019

Perbatasan Kalimantan & NTT jadi prioritas pembangunan infrastruktur. Tujuannya untuk mendukung perekonomian masyarakat di kawasan garda terdepan negara ini. Selain untuk memperkuat kesatuan, persatuan serta keamanan dan pertahanan negara, prioritas pembangunan jalan paralel di perbatasan untuk meningkatkan ekonomi.

2017-07-17 15:12:48

Pembangunan infrastruktur

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, berkomitmen menggenjot pembangunan jalan paralel di daerah perbatasan. Tujuannya untuk mendukung perekonomian masyarakat di kawasan garda terdepan negara ini.

"Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang kami prioritaskan saat ini Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur," kata Menteri Basuki seperti dikutip Antara di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (17/7).

Menurut Menteri Basuki, saat ini pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan Zeni TNI telah merampungkan 176 kilometer (km). "Untuk NTT dari Motaain Belu sampai ke bawah sekarang 176 kilometer sudah nyambung," kata dia.

Sedangkan, untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, menurut dia, pengerjaannya sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu hingga awal 2017 telah mencapai 1.582 kilometer.

"Kami targetkan 2019 selesai," kata dia.

Selain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara, prioritas pembangunan jalan paralel di perbatasan cukup efektif meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Selain Kalimantan dan NTT, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua yakni Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 kilometer. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89 persen itu, menurut dia, ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

"Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN) bukan untuk kita 'gagah-gagahan' bahwa kita negara besar, akan tetapi karena kita ingin membuat kawasan ekonomi di perbatasan," kata Menteri Basuki.

(mdk/bim)