Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Alasan Kenaikan Tarif PPN Dilakukan Bertahap
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Usulan tersebut banyak mendapatkan berbagai pertimbangan, sehingga akhirnya disepakati kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Usulan tersebut banyak mendapatkan berbagai pertimbangan, sehingga akhirnya disepakati kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap.
"Tarif PPN yang tadinya diusulkan pemerintah naik langsung ke 12 persen, DPR setelah dengar dan pertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat, akhirnya pemerintah sepakat bahwa kenaikan dilakukan bertahap," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta Kamis (7/10).
Pada tahap pertama kenaikan PPN akan naik 1 persen dari yang saat ini 10 persen. Kenaikan ini akan berlaku pada 1 April 2021. Alasannya agar kenaikan tarif PPN ini tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19.
"Karena kita ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi, sehingga kenaikannya tarifnya bertahap, dari 10 persen saat ini di UU PPN akan jadi 11 persen baru pada bulan April 2022," kata Menteri Sri Mulyani.
Kenaikan tarif selanjutnya akan dilakukan pada 1 Januari 2025 1 persen. Sehingga tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025. "Paling lambat 1 Januari 2025 akan naik lagi 1 persen ke 12 persen," kata dia.
Jenis Produk yang Masih Bebas PPN
Meski begitu, pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan PPN kepada barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa jenis jasa lain. Menteri Sri Mulyani mengatakan masyarakat berpenghasilan menengah kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok tersebut.
"Dalam hal ini, seperti kemarin bicara soal sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial, DPR dan pemerintah sepakat mereka tidak dikenakan PPN," kata Menteri Sri Mulyani.
Dia melanjutkan pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN ini diberikan untuk mencerminkan keadilan. Sebab, jenis sembako ini berbeda mengacu tingkat ekonomi konsumen. "Sehingga kita harus bedakan, ini yang disebut asas keadilan," kata dia.
Begitu juga dengan jasa kesehatan dan pendidikan. Ada yang kebutuhan masyarakat banyak dan tidak dikenakan PPN. Namun bagi jasa kesehatan dan pendidikan yang sangat rumit akan dikenakan PPN.
Perluasan basis PPN, dilakukan dengan tetap pertimbangkan asas keadilan tersebut yaitu masyarakat kelas menengah bawah. Dari sisi konsumsi, juga harus dilihat barang dan jasa dikenakan PPN pengecualian atau fasilitas PPN.
"Sedangkan mereka yang sudah memiliki daya beli yang sangat beli dan memang selera konsumsinya pada level yang tinggi, mereka tentu bayar PPN. Ini yang disebut asas keadilan dari sisi PPN," kata dia.
Kenaikan tarif PPN tersebut telah disepakati dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam UU tersebut juga terdapat tarif khusus untuk kemudahan di dalam pemungutan PPN ini seperti jenis barang jasa tertentu atau sektor tertentu
"Ini semacam GST yang ditetapkan dengan tarif final, misalnya 1,2 atau 3 persen dari peredaran usaha dan ini hanya diperlukan PMK untuk mengaturnya. Ini terutama karena berbagai aspirasi untuk gunakan seperti GST type yang dilakukan oleh beberapa negara," kata dia.
(mdk/bim)