Jadi terbesar ASEAN, pemerintah petakan deregulasi e-commerce RI

Terdapat, 31 inisiatif yang akan didorong masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Dari 31 inisiatif tersebut, ada tujuh isu utama yang jadi program prioritas yakni, sumber daya manusia dan pendidikan, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan cyber, logistik, dan infrastruktur komunikasi.

2016-09-27 19:21:59

Presiden Jokowi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemetaan draf deregulasi e-commerce tengah disiapkan pemerintah. Terdapat, 31 inisiatif yang akan didorong masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Saya sudah paraf, menteri-menteri nanti juga paraf, disirkulasi, dikoordinir oleh Sekretaris Kabinet," ujar Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9).

Dari 31 inisiatif tersebut, ada tujuh isu utama yang jadi program prioritas yakni, sumber daya manusia dan pendidikan, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan cyber, logistik, dan infrastruktur komunikasi.

Rudiantara memastikan, pemetaan deregulasi e-commerce akan rampung pertengahan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar Indonesia segera pimpin ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

"Harus selesai pertengahan 2018 untuk mengejar target USD 130 miliar di 2020," tandasnya.

(mdk/sau)