Jabatan Agus Marto berakhir, ini harapan pengusaha pada Gubernur BI yang baru

Beberapa kabar yang beredar menyebut dua tokoh digadang-gadang menjadi pengganti Agus yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brojonegoro dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

2018-01-29 19:18:28

Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo akan memasuki masa pensiun atau purna tugas pada bulan Mei 2018 mendatang. Beberapa kabar yang beredar menyebut dua tokoh digadang-gadang menjadi pengganti Agus yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brojonegoro dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, kedua tokoh tersebut memiliki kinerja dan latar belakang yang mumpuni di bidang keuangan, sebab keduanya sama-sama pernah menjabat di Kementerian Keuangan.

"Dua-duanya qualified ya, dua-duanya sudah pernah di Kemenkeu. Bagroundnya sudah sama. Pak Chatib mungkin lebih banyak unsur ekonominya kuat. Tapi saya pikir dari segi kualifikasi saya harus mengatakan, dua-duanya baik," ujar Shinta di Kantornya, Jakarta, Senin (29/1).

Shinta berharap, siapapun nantinya yang akan menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia (BI) harus mampu menyamai bahkan melebihi kinerja pemimpin BI saat ini. "Pasti calon yang baik banyak dan ini kan kinerja BI selama ini baik. Jadi saya rasa untuk bisa paling tidak standarnya bisa menyamai atau lebih dari yang ada sekarang," jelasnya.

Lebih lanjut Shinta menambahkan, pemimpin baru nantinya dalam mengeluarkan kebijakan harus mampu mengakomodir kepentingan semua pihak. Sehingga, kepentingan investor dalam negeri dan investor yang berasal dari luar negeri mendapat kepastian yang sama.

"Saya rasa kalau melihat dari fiskal policy nya sebagai central bank ini kan selama ini kiprahnya sudah kelihatan dengan kita melalui masa-masa strukturisasi fiskal kelihatan bahwa BI ini sangat berperan dan bisa," jelasnya.

"Mungkin ada regulasi contohnya ya seperti NPG, itu terus terang menyulitkan terutama yang namanya investor asing seperti kemarin case visa dan master card itu menjadi isu yang sangat besar. Jadi dalam satu sisi, sisi nasionalisasi itu penting dalam sisi lain kita juga harus menghormati investor yang telah berinvestasi di Indonesia," tandasnya.

(mdk/idr)