Izin Investasi Migas akan Dipercepat Jadi 1 Hari
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) untuk merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) di 2030.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) untuk merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) di 2030.
Nantinya, seluruh layanan proses perizinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu dipercepat dari 15 hari menjadi 3 hari.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menantang pihaknya untuk semakin memangkas waktu perizinan hanya dalam satu hari. Dia pun berupaya menyanggupinya.
"Lewat pak Sekjen (ESDM, Ego Syahrial), pak Menteri (ESDM, Arifin Tasrif) memberikan challenge yang mustinya 1 bulan jadi 1 hari. Kami akan meningkatkan upaya itu dari 3 hari menjadi satu hari," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1).
Selain itu, SKK Migas juga akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait
"Hingga saat ini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan 1 izin atau melibatkan 1 instansi. Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi. Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat," tuturnya.
Jepang Tertarik Investasi di Sektor Migas
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu dan rombongan di Kantornya, Jakarta. Adapun kedatangannya terkait dengan rencana investasi di Indonesia.
Dia mengatakan, Jepang tertarik untuk investasi di sektor perikanan dan energi. Sementara, untuk nilai investasi dan lokasinya belum bisa dipastikan mengingat bakal ada pertemuan kembali antara pemerintah dan Jepang pada Kamis (16/1).
"Dia mau investasi untuk ikan dan juga minyak mungkin gas. Lokasi belum tahu nanti kita liat nanti. Kami baru bicara (lebih jelas) tanggal 16 Januari," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/12).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Menlu Jepang Motegi Toshimitsu di Istana. Dalam pertemuan, Jokowi mengajak pelaku usaha Jepang melakukan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Jokowi di Istana Merdeka.
Kepala Negara mengapresiasi kerja sama RI-Jepang di Natuna yang sudah terjalin, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama. "Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," kata Jokowi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)