Isu Kenaikan Harga Gas Elpiji 3 Kg Buat Para Menteri Jokowi Heran
Iskandar mengatakan, selama ini pemerintah belum pernah merapatkan dan membuat pernyataan mengenai kenaikan gas elpiji. Beredarnya kabar adanya kenaikan ini pun sempat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju bingung.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir memastikan tidak ada kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram (Kg) dan tarif daya listrik (TDL).
Iskandar mengatakan, selama ini pemerintah belum pernah merapatkan dan membuat pernyataan mengenai kenaikan gas elpiji. Beredarnya kabar adanya kenaikan ini pun sempat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju bingung.
"Maka itu justru para menteri tadi heran karena tidak pernah rapat, kok ada keluar isu kenaikan harga gas," kata dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).
Iskandar menuturkan segala sesuatu kebijakan strategis dan berdampak luas ke masyarakat harus sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selama ini, dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan rapat terbatas bersama presiden belum pernah membahas mengenai kenaikan harga terhadap gas dan listrik.
"Kalau dengar ada kenaikan harga, di rakor dan ratas belum ada rapat sama sekali. Listrik juga sama sekali. Selalu diingatkan para bapak ibu menteri, kalau segala sesuatu berdampak ke masyarakat apalagi naikan harga BBM TDL gas itu akan jadi arahan presiden. Belum ada cerita gas naik. Di rakor aja belum ada," terang dia.
Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Dialihkan
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut subsidi gas 3 Kg. Nantinya, subsidi takkan diberikan per tabung, tapi langsung ke penerima manfaat alias masyarakat tidak mampu.
Meski demikian, bukan berarti penerima manfaat bebas sebanyak-banyaknya menggunakan gas 3 Kg. Sebab, dalam 1 bulan mereka hanya dijatah maksimal 3 tabung. Setelah subsidi dicabut, nantinya harga jual gas 3 Kg akan disesuaikan dengan harga pasar. Harganya diperkirakan sekitar Rp35.000.
"Penerapan subsidi Elpiji tertutup tidak lagi pada barang, tapi tepat sasaran," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/1).
Rencananya, penerapan penyaluran subsidi Elpiji tertutup akan diterapkan pada pertengahan 2020 setelah pemerintah menetapkan mekanisme penyaluran subsidi Elpiji tertutup.
"Metode seperti apa kita bahas, kita putuskan tahun ini, mudah-mudahan pertengahan tahun ini," tandasnya.
(mdk/idr)