IPB nilai pemerintah malah 'restui' pembakaran hutan

Pemerintah malah keluarkan aturan yang mengizinkan pembakaran hutan untuk buka lahan industri.

Ahli Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora mengatakan aturan pemerintah menjadi penyebab pembakaran lahan di beberapa wilayah Indonesia. Dalam aturan itu, pemerintah mengizinkan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru.

Ini dilihat dari banyaknya Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pembukaan lahan dengan pembakaran seperti UU nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP nomor 4 tahun 2001, dan Pergub Kalteng nomor 15 tahun 2010.

"Kenapa orang melakukan pembakaran ya karena itu diperbolehkan. Bisa saja sekarang ke kontrol, tapi manusia bisa lalai kan jadi tidak terkontrol. Bahkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah berarti mereka merestui hal ini terjadi," kata Ricky di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurutnya, peraturan tersebut membuat banyak pihak ikut terlibat dalam pembakaran hutan. Bukan hanya perusahaan-perusahaan yang selama ini dinilai sebagai pelaku pembakaran hutan.

"Ada masyarakat sipil yang tidak memiliki pengetahuan lebih, kelompok masyarakat yang membuat kekacauan karena bentuk protes, perseteruan dan konflik antar sosial grup, dan mafia yang sengaja melakukan pembakaran agar dilakukan pembangunan," imbuh Ricky.

Selain itu, lanjut Ricky, perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki birokrasi untuk membuka lahan juga ikut terlibat. Salah satunya perusahaan yang telah memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO), Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Namun, pelaku-pelaku tersebut tak cepat tanggap dalam menangani kebakaran hutan. Hal ini justru dijadikan kesempatan bagi sebagian pihak untuk mengambil keuntungan.

"Para anggota dewan membuat pansus untuk menangani kebakaran hutan. Tapi kerja pansus selama tiga bulan ini untuk apa? Yang jelas setiap kerja anggaran jalan terus. Lalu untuk negara tetangga yang menawarkan bantuan. Kita kira Malaysia atau Singapura baik. Tapi ternyata kita bayar juga," pungkasnya.