Intip Potensi Industri Halal di Indonesia yang Terus Membesar
Di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi USD 16 miliar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing USD 5,4 miliar dan USD 4 miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Sektor industri halal memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data Global Islamic Economy Report 2020/2021, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, serta pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal pada tahun 2019 mencapai nilai USD 2,02 triliun.
"Permintaan konsumen dunia terhadap industri halal semakin meningkat setiap tahunnya," kata Sri Mulyani dalam Opening Ceremony AICIF 2021, The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance, Rabu (17/11).
Selain itu, konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai USD 144 miliar yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai USD 11,2 miliar.
Kemudian, di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi USD 16 miliar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing USD 5,4 miliar dan USD 4 miliar.
"Jadi ini semua potensi. Tentu saja potensi tersebut hanya dapat dinikmati oleh mereka yang siap untuk berkembang memenuhi permintaan yang terus meningkat," ujar Menkeu.
Sri Mulyani menerangkan, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3 persen menjadi 24,86 persen di tahun 2020.
Tetapkan Tiga Industri Halal
Perkembangan ini didukung pemerintah dengan menetapkan tiga kawasan industri halal di Serang, Sidoarjo, dan Bintan yang akan dikembangkan menjadi klaster industri halal dengan tujuan menjadi halal hub Internasional.
Guna mendukung industri halal, pemerintah juga menerapkan kebijakan sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Pemerintah pun mencanangkan program pembebasan biaya sertifikasi halal khususnya bagi UMKM.
"Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri mikro dan kecil sehingga mampu memperluas akses industri halal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia," katanya.
Pemerintah saat ini fokus pada tiga bidang dalam pengembangan industri halal yaitu pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)