Intip dampak masalah BUMN panas bumi di proyek listrik Jokowi

2017-07-24 19:12:17

Panas bumi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri di Kabinet Kerja agar tidak menerbitkan aturan yang berdampak pada terhambatnya investasi di Tanah Air. Di sisi lain, para investor juga harus diberikan kepastian hukum serta aturan yang berlaku sebelum berinvestasi di Indonesia.

Hal ini dialami dalam pengembangan proyek panas bumi di Patuha, Jawa Barat dan Dieng, Jawa Tengah yang sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, BUMN panas bumi, PT Geo Dipa Energi yang mengelola dua lapangan panas bumi ini masih bersengketa di pengadilan dengan PT Bumi Gas Energi.

"Kasus ini telah menghambat proyek Dieng-Patuha yang merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 mw sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia," ujar Koordinator Barisan Rakyat Anti Kejahatan dan Kriminalisasi (BRAKK) Hans Suta Widhya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (24/7).

Untuk itu, Presiden Jokowi diminta turun tangan langsung, untuk bergandengan tangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menghentikan adanya dugaan kriminalisasi terhadap BUMN yang akan merugikan keuangan negara.

"Presiden Jokowi harus intervensi terhadap dugaan upaya kriminalisasi BUMN yang bermotif penguasaan aset negara," katanya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengidentifikasi terdapat lima kendala utama investasi panas bumi di Indonesia. Lima kendala utama itu yakni lokasi potensi panas bumi yang terletak di hutan konservasi, adanya resistensi masyarakat, permasalahan harga, pendanaan, dan proses perizinan yang berhubungan dengan bisnis panas bumi.

"Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah sengaja melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)," jelas Rida.

(mdk/sau)