INSA desak pemerintah hapus PPN bahan bakar kapal niaga

Itu dinilai lebih baik ketimbang pemerintah memberikan BBM subsidi untuk angkutan laut.

Asosiasi pemilik kapal nasional (INSA) mendesak pemerintah segera menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar minyak untuk kapal niaga. Itu dinilai lebih baik ketimbang pemerintah memberikan BBM subsidi untuk angkutan laut.

"Harga BBM di Indonesia sangat mahal dibandingkan di luar negeri karena struktur harga yang banyak," ujar Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Jakarta, Selasa (16/12).

Menurut Carmelita, usulan penghapusan PPN BBM untuk kapal niaga sudah diajukan ke pemerintah beberapa tahun lalu. Buktinya, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan draf peraturan pemerintahnya.

Dia menguraikan, harga BBM di Indonesia ditentukan berdasarkan patokan harga jual rata-rata BBM di Asia dikeluarkan oleh Platts Singapura atau biasa disebut Mean of Platts Singapore (MOPS). Kemudian ditambah PPN 10 persen, PPh, iuran migas, delta Pertamina, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berkisar 5 persen-10 persen.

Itu jauh lebih rumit ketimbang Singapura dan Malaysia, hanya berdasarkan MOPS plus biaya handling.

"Kami meminta pemerintah menghilangkan alokasi BBM bersubsidi untuk angkutan laut perintis yang dijalankan oleh anggota kami serta menggantinya dengan memberikan insentif pajak dan lainnya," jelas dia.

Wakil Ketua Umum INSA Lolok Sudjatmiko menilai, penghapusan pajak ini bisa memercepat terwujudnya kedaulatan maritim nasional.

"Ini merupakan respon nyata dunia pelayaran terhadap program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan poros maritim."