Ini saran Menkeu agar penyerapan anggaran optimal hingga akhir tahun

Dia mengimbau agar Ditjen Perbendaharaan melakukan perubahan sari sisi pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi sistem online. Sebab, pengajuan SPM hingga saat ini masih menggunakan banyak kertas sehingga akan berakibat pada penumpukan dokumen pada akhir tahun.

2016-12-23 20:58:11

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar penyerapan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga akhir tahun ini bisa optimal.

"Dari sisi formulir yang menggunakan banyak kertas dan sebagian rangkap 3 untuk pemotongan pajak dan lain-lain. Sementara dokumen asli tidak diperlukan, sehingga mungkin bisa di computerize. Jadi harus dilakukan eksperimen dalam perbaikan format laporannya menggunakan online sistem dan juga mengurangi lebih banyak kertas yang digunakan. Sehingga akan lebih cepat dan lebih baik untuk rekonsiliasi data-data," kata Sri di gedung KPPN, Jakarta, Jumat (23/12).

Untuk tutup tahun anggaran 2016, di seluruh Indonesia diperkirakan akan terdapat sekitar 790.000 SPM yang akan diajukan satker K/L dan harus diselesaikan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Khusus untuk KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, estimasi tersebut berkisar pada angka 222.000 lebih SPM, dimana 104.000 lebih diantaranya akan diterima dan diproses pada penghujung tahun anggaran ini.

Selain itu, dia juga meminta agar Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring terhadap kinerja satuan kerja di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, masih banyak supplier dan kontraktor yang sulit mendapatkan pembayaran karena harus mengajukan tagihan melalui satker, bukan langsung ke KPPN.

"Ditjen Perbendaharaan juga harus melakukan penilaian kinerja satker, sehingga kita bisa memberikan dorongan agar satker itu makin efisien dan reliable jadi tidak ada lagi supplier atau kontraktor yang merasa bahwa komitmen pemerintah untuk membayar kewajiban berjalan lambat," imbuhnya.

(mdk/sau)