Ini penyebab tarif angkutan masih tinggi meski harga BBM turun

Pemda seharusnya ikut berperan menentukan tarif yang tidak memberatkan masyarakat

Meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun sejak 1 Januari 2015, tarif angkutan umum sampai saat ini belum juga turun. Perusahaan angkutan masih ngotot menggunakan tarif lama yang telah dinaikkan pasca kenaikan BBM pada November 2014.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menuding, kondisi ini tak lepas dari kelalaian Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda seharusnya merevitalisasi dan mengurus angkutan umum sesuai UU yang berlaku. Dengan begitu, pemda bisa ikut menentukan besaran tarif.

"Kepala daerah ini tidak paham transportasi umum. Mereka (angkutan umum) harusnya berbadan hukum. Sekarang ini manajemen liar, itu susah. Harus dikelola pemerintah sesuai UU," ucap Djoko ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (14/1).

Djoko menjelaskan, menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang DLLAJ, Pemda seharusnya berperan menentukan tarif yang tidak memberatkan masyarakat. Caranya dengan memberikan subsidi untuk angkutan umum.

"Mereka (Pemda) itu tidak mau belajar itu. Di pasal 81 UU No 22 Tahun 2009 disebutkan Pemda seharusnya wajib subsidi wajib memberikan subsidi, ada itu dalam angkutan," katanya.

Jika Pemda tidak punya uang untuk subsidi, mereka bisa meminta kepada Pemerintah Pusat bahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Namun hal ini, sama sekali belum dilakukan Pemda.

"Pemda tidak punya cukup uang, revitalisasi bisa minta nasional kalau tidak ada. Presiden Jokowi harusnya juga bisa menjalankan ini seperti dia di Solo dulu," tutupnya.