Ini cara Sri Mulyani tahan laju inflasi & nilai tukar Rupiah di 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Dalam pertemuan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, menanggapi pandangan terkait asumsi inflasi dan nilai tukar Rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. Dalam pertemuan tersebut, Ani, sapaan akrabnya, menanggapi pandangan terkait asumsi inflasi dan nilai tukar Rupiah.
"Menanggapi pandangan dari F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PKS, F-PD, FPAN, F-PKB, dan F-NASDEM, terkait asumsi inflasi, pemerintah sependapat bahwa potensi risiko inflasi perlu terus dikendalikan melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus distribusi barang dan komoditas penting," ujar Menkeu di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/6).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, otoritas moneter maupun aparatur keamanan nasional akan terus dilakukan untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Pemerintah akan meneruskan reformasi kebijakan subsidi energi untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong efisiensi dalam perekonomian, serta menurunkan inflasi dalam jangka panjang," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengapresiasi pandangan F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PKB mengenai perlunya menjaga nilai tukar Rupiah agar sesuai fundamental yang menopangnya, namun tetap mendukung ekspor, memperbaiki transaksi berjalan, dan menarik aliran modal asing. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter akan berkoordinasi melalui bauran kebijakan dalam menjaga kondisi perekonomian domestik dan memitigasi risiko-risiko eksternal.
"Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap Rupiah dengan membangun jaring pengaman dengan mitra dagang utama, baik bilateral, regional, dan global. Diantaranya melalui fasilitas Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), Bilateral Swap Arrangement (BSA), dan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)," pungkasnya.
Baca juga:
Imbas konflik Qatar dan Arab, jamaah umrah dipindah ke maskapai lain
Strategi Sri Mulyani kejar pertumbuhan ekonomi 6,1 persen di 2018
Menengok kebijakan HET tahan kenaikan harga pangan selama Ramadan
Rupiah melemah ke level Rp 13.286 per USD
18 Juni, pemerintah tutup Gerbang Cibubur dan Cimanggis di Jagorawi
Kemendag gelar pasar murah di 300 ponpes, terbanyak di Jawa
Ambisi Pemerintah Jokowi pangkas 14 tahun target swasembada bawang