Ini cara Sri Mulyani kejar pendapatan pajak di 2018

2018-01-02 20:47:55

Pajak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2018 ini. Untuk 2017 lalu, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, upaya ini penting dilakukan agar tidak terjadi shortfall pajak. Shortfall sendiri adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBN Perubahan.

Ke depan, pemerintah katanya akan lebih hati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak, sehingga tidak menjadi terlalu tinggi dan sulit direalisasikan.

"Kalau kita flash back ke 2014, 2015, 2016 itu kan memang target pajak yang dituangkan dalam UU APBN sangat tinggi, sehingga itu menimbulkan gap yang sangat besar yang kemudian menimbulkan berbagai ekses, dari mulai kredibilitas APBN sendiri, dan juga dari masyarakat yang merasa dikejar-kejar pajak pada saat ekonomi mengalami tekanan," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Selain itu, Kementerian Keuangan bakal terus memperbaiki kualitas data perpajakan sehingga semakin valid dan berkualitas. "Jangan lupa, 2018 ini AEoI akan sudah dimulai pada Juli dan juga lewat data tax amnesty yang kemarin kita peroleh. Sekarang koordinasi antara pajak dan Bea Cukai semakin erat," jelasnya.

Diharapkan Ani, dengan adanya data Wajib Pajak (WP) yang semakin berkualitas, proses pengumpulan pajak dapat menjadi lebih optimal dan juga tepat sasaran.

"Sehingga nanti konsisten, Wajib Pajak yang sudah patuh tidak perlu khawatir, karena laporan keuangannya dia untuk pajak dan Bea Cukai untuk lembaga keuangan semuanya tetap sama. Konsisten," kata dia.

Dengan begitu, proses pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi lebih baik sehingga tidak hanya mampu mendorong tercapainya target penerimaan pajak, tapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Tidak semua orang dikejar-kejar dengan data yang tidak ada sehingga ekonomi tetap tertata rapi tapi kita bisa mengumpulkan penerimaan secara baik," tandasnya.

(mdk/idr)