Ini alasan Sri Mulyani tolak tambah subsidi listrik Rp 7 triliun

2017-07-28 14:27:56

Ekonomi Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 di rapat paripurna, Kamis (27/7). Dalam rinciannya disebutkan, subsidi listrik tercatat sebesar Rp 45,37 triliun atau naik tipis dari usulan semula dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 44,98 triliun.

Padahal, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat mengusulkan penambahan subsidi listrik menjadi sekitar Rp 51 triliun atau naik kurang lebih sekitar Rp 7 triliun dalam alokasi APBN 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan pemerintah tidak mengabulkan permintaan Menteri ESDM tersebut adalah, karena pemerintah menimbang dari sisi keseluruhan postur kemampuan penerimaan pajak dan kemampuan alokasi belanja negara.

"Kita akan terus melihat dari sisi keseluruhan postur kemampuan penerimaan pajak dan juga dari sisi kemampuan untuk mengalokasikan belanja negara," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).

Selain itu, dengan dibatalkannya tambahan subsidi Rp 7 triliun, pemerintah juga menginginkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Mengingat, dengan pemberian subsidi yang tepat sasaran, maka masyarakat penerima subsidi listrik bisa menggunakan dananya untuk keperluan lain.

"Jadi kita akan lihat terus. Memang selalu kalau ada pandangan dari lapisan masyarakat tertentu, dari region tertentu, dari kelompok usaha tertentu ya kita akan lihat apakah ada masalah yang lebih serus yang harus kita perhatikan dari sisi policy respons," pungkasnya.

(mdk/sau)