Ini alasan registrasi kartu prabayar harus cantumkan NIK dan KK

Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna mengatakan, kewajiban registrasi tersebut sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005. Namun tidak ada data yang menjadi acuan atau memastikan bahwa yang menggunakan nomor tersebut adalah orang yang telah melakukan registrasi.

2017-11-07 18:53:02

Registrasi kartu prabayar

Pemerintah telah menetapkan aturan untuk melakukan registrasi ulang pelanggan prabayar operator seluler sesuai dengan NIK dan nomor KK per tanggal 31 Oktober hingga 28 Februari 2018.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna mengatakan, kewajiban registrasi tersebut sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005. Namun tidak ada data yang menjadi acuan atau memastikan bahwa yang menggunakan nomor tersebut adalah orang yang telah melakukan registrasi.

Seperti diketahui, di Peraturan Menteri (PM) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, diwajibkan untuk mencantumkan nomor NIK dan KK. Sehingga UU No 23 tahun 2005 tersebut tidak terimplementasi dengan baik.

"Misalnya ketika registrasi dulu ke 4444 ke operator, balasannya langsung aktif. Artinya tidak ada proses validasi data yang terjadi," katanya, di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (7/11).

Oleh sebab itu dengan dituliskan nomor NIK dan KK terdapat data yang valid. Karena nomor tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga data registrasi yang diterima oleh operator seluler akan langsung diregistrasi oleh Dispucapil.

"Nah dengan adanya program e-KTP dari dukcapil jadi ada database yang valid," ujarnya.

Dia mengatakan, validasi data bisa memberikan layanan dengan nyaman dan keamanan yang baik. Seperti diketahui, banyak kejahatan melalui seluler yang sulit ditelusuri karena tidak ada data valid.

"Selain itu validasi data ini juga penting bagi proses transaksi elektronik," tandasnya.

(mdk/idr)