Industri perhotelan keluhkan larangan PNS rapat di hotel

Pengusaha mulai mengalihkan pasar ke swasta dan luar negeri. Seperti dengan membuat Bali Convention Bureau.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat kerugian yang cukup besar sebagai akibat pelarangan rapat yang digelar oleh pemerintah di hotel. "Dari Kabupaten Badung dilaporkan ada sekitar 25 persen (kerugian) dari sektor meeting, incentive, conference and exhibition (mice)" kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, industri mice, berkontribusi cukup besar untuk pendapatan perhotelan di Pulau Dewata yang selama ini banyak digelar oleh kementerian, BUMN atau pemerintah daerah. "Ini mendadak seharusnya minimal tiga sampai lima tahun sebelumnya sehingga kami bisa mengadakan mengalihkan pasar."

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Bali Ida Bagus Ngurah Wijaya mengaku, pihaknya saat ini berupaya mengalihkan pasar ke swasta dan luar negeri. Seperti dengan membuat Bali Convention Bureau. "Pengaruhnya besar apalagi di Bali hampir tiap tahun ada mice," katanya.

Dia menegaskan, mice selama ini menjadi salah satu pendapatan yang menopang sektor pariwisata di Bali khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan pemerintahan. Meski kalangan pariwisata akan mengalihkan ke swasta dan pasar luar negeri, namun membutuhkan waktu yang tidak singkat.(mdk/arr)