Pemerintah diminta tak buka keran investasi asing di industri karet

Dewan Karet Indonesia meminta moratorium investasi baru.

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) mendesak pemerintah untuk tak membuka keran investasi asing di industri pengolahan karet. Sebaliknya, mereka malah meminta moratorium investasi baru.

Ketua Umum Dekarindo Azis Pane mengatakan pembukaan industri pengolahan karet untuk investasi asing berpotensi menjadikan menimbulkan oligopoli di Asia Tenggara. Besar kemungkinan itu akan dilakukan Thailand.

Sebab, Negeri Gajah Putih itu tengah mengincar karet Indonesia.

"Karet alam disana adalah komoditi politik. Karet tersebut disimpan menunggu harga naik baru dilepas, sehingga pasok karet untuk perusahaan crumb rubber di Thailand berkurang," katanya ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/3).

Azis membantah pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang menyebut industri karet kering (crumb rubber) hanya mampu menyerap bahan baku sebanyak 700 ribu ton. Sehingga, industri pengolahan karet perlu dibuka seratus persen untuk investasi asing.

Menurut Azis yang terjadi justru sebaliknya. Kapasitas terpasang industri pengolahan karet sudah mencapai 5,2 juta ton per tahun. Sementara, pasokan karet hanya sekitar 3,2 juta ton.

Sehingga, ada kekurangan pasokan karet sekitar 2 juta ton. Artinya, industri pengolahan karet masih mengalami inefisiensi lantaran utilitas kapasitas terpasang tak bisa dioptimalkan.

"Pengoptimalan itu hanya dapat dipenuhi oleh produksi karet selama 10 tahun. Jika pertumbuhan karet alami bisa 5 persen per tahun," kata Azis.

Atas dasar itu, Azis meminta pemerintah memberlakukan moratorium investasi baru. Ini lantaran industri pengolahan karet masih kelebihan kapasitas.