Indonesia perlu terapkan rezim devisa bebas terkendali

Revisi UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar perlu segera dilakukan agar Rupiah kembali kuat.

Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) mendesak pemerintah segera merevisi UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Desakan ini didasari oleh nilai tukar Rupiah yang terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Ketua Asosiasi Pedagang Valas Muhamad Idrus melihat, tidak ada keinginan kuat dari pemerintah dan bank sentral untuk memperkuat posisi Rupiah terhadap USD secara internasional. Selain itu, Rupiah juga rawan aksi spekulasi.

"Baiknya UU Devisa No 24 tahun 99 di ubah kembali ke rezim devisa bebas terkendali. Ini sebagai upaya Pemerintah serta BI mengendalikan devisa untuk kepentingan Bangsa. Dengan begitu kebijakan-kebijakan devisa hasil Ekspor bisa dimasukkan ke dalam Negeri," kata Idrus kepada merdeka.com, Jumat (13/12).

Dengan begitu, kata Idrus, pemerintah bersama BI bisa mengendalikan devisa secara lebih aktif dengan menggunakan instrumen yang sudah diatur dan disediakan bagi keberlangsungan pasar valas domestik.

Saat ini pemerintah masih mengkhawatirkan risiko larinya investor asing apabila Indonesia menerapkan rezim devisa bebas terkendali.

"Haruskah bangsa yang besar ini kita dikhawatirkan akan larinya dana-dana asing, bukankah kemandirian yang harus kita bangun bersama agar terciptanya Indonesia Adil, Sejahtera dan Bermartabat," tegas Idrus.

Berangkat dari kondisi itu, revisi undang-undang tersebut harus segera dilakukan agar Rupiah semakin kuat. "Harus dong (segera). Untuk menjadi Negara Mandiri butuh Pengorbanan," ucapnya.