Indonesia kaya gas, tapi terpaksa impor elpiji

Khusus elpiji 12 kilogram non-subsidi, produksinya mencapai 20 persen dari total kebutuhan gas rumah tangga nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan latar belakang PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian besar dalam bisnis gas elpiji 12 kilogram (kg). Selain menjual eceran di bawah harga keekonomian, BUMN Migas itu sebetulnya mengimpor sebagian besar bahan baku gas untuk konsumsi rumah tangga dan UMKM tersebut.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo menjelaskan impor itu bukan karena Indonesia kekurangan produksi gas. Justru negara ini kaya dengan Liquid Natural Gas (LNG).

Masalahnya, LNG bukanlah bahan baku yang cocok untuk mengisi tabung elpiji alias jenis Liquified Petroleum Gas.

"Gas di Indonesia kandungan elpijinya itu memang tidak besar. Jadi meskipun produksi gas kita banyak tapi yang bisa diambil menjadi elpiji tidak besar, jadi kita masih harus impor," ujarnya selepas membuka Seminar "Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional" di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/9).

Elpiji yang bisa dihasilkan dari pasokan gas nasional per tahun hanya 1,3 juta ton setara minyak. Sementara kebutuhan elpiji, mencakup tabung 3 kilogram subsidi dan tabung 12 kilogram, mencapai 5 juta ton setara minyak per tahun.

"Itu enggak bisa dinaikkan lagi (pasokan dari dalam negerinya)," kata Susilo.

Khusus elpiji 12 kilogram non-subsidi, produksinya mencapai 20 persen dari total kebutuhan gas rumah tangga nasional.

Susilo menyadari bahwa pemerintah rentan disalahkan dengan kebijakan impor gas itu. Apalagi pada 2005, pemerintah yang memaksa masyarakat beralih dari minyak tanah ke tabung elpiji 3 kilogram buat memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.

Untuk menebus kesalahan itu, Wamen ESDM menuturkan pemerintahan baru harus mulai beralih dari elpiji. Masyarakat perlu mengakses distribusi gas, lebih cocok dengan jenis LNG, artinya bukan lagi memakai tabung.

"Kita ingin mengurangi konsumsi elpiji ini ke depan dengan mengembangkan jaringan gas kota. Itu yang lebih pas untuk Indonesia," kata Susilo.

Pagi ini, Pertamina mengumumkan bahwa mulai 10 September 2014 pukul 00.00 WIB, mereka secara resmi menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per Kg. Kebijakan ini ditetapkan setelah mendengarkan masukan pemerintah dalam rapat koordinasi di kementerian perekonomian pada 8 September 2014.

"Meningkat di eceran Rp 21.000-Rp 22.000," ujar Direktur pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di kantornya, Jakarta.

Kepada pemerintah, Pertamina mengaku mengalami kerugian dalam bisnis elpiji 12 kilogram mencapai Rp 6 triliun per tahun. Harga keekonomian seharusnya Rp 12.000 per kilogram, tapi BUMN migas itu menjualnya di kisaran Rp 6.000 per kilogram.