Indonesia Gencarkan Reformasi Perpajakan Internasional di G20, Ini Detail Isinya

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Roma menyampaikan, pemulihan ekonomi global yang rapuh mengharuskan semua pihak melakukan serangkaian dukungan kebijakan, termasuk reformasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil.

2021-11-01 16:45:00

Pajak

Pemerintah Indonesia terus menyuarakan reformasi perpajakan internasional, termasuk dalam forum internasional G20 di Juli lalu. Usulan tersebut secara konsisten terus digaungkan dalm penerimaan Presidensi G20 di Roma, Italia.

"Semenjak pertemuan terakhir forum G20 di bulan Juli 2021, diskusi internasional terus menunjukkan perkembangan yang baik sehingga kita semakin dekat dengan tujuan reformasi perpajakan internasional yang adil ini," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Senin (1/11).

Febrio mengatakan, wacana tersebut mendapatkan sambutan dari berbagai negara. Terlihat dari peningkatan jumlah negara anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting yang telah menyetujui wacana Solusi Dua Pilar Pajak Digital atau Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.

Pada Juli lalu, tercatat sudah 132 negara yang mendukung, kini sudah menjadi 136 negara. Sehingga tinggal 4 negara saja yang belum memberikan dukungan untuk mencapai konsensus global.

Salah satu fokus forum G20 yang akan terus dilanjutkan pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 yakni meningkatkan kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan. Hal ini dilakukan salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil.

Pada pilar 1, reformasi sistem perpajakan internasional yang adil dilakukan dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar). Sementara itu, Pilar 2 merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan semua perusahaan multinasional (multinational enterprise /MNE) membayar pajak minimum di semua tempat MNE tersebut beroperasi. Kedua pilar ini dibuat sebagai landasan hukum yang konkret yang perlu disusun suatu Konvensi Multilateral (Multilateral Convention/MLC).

"Pilar 1 dan Pilar 2 akan dituangkan dalam suatu konvensi multilateral yang rencananya akan mulai ditandatangani pada pertengahan 2022 dan berlaku efektif pada tahun 2023. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 tahun 2022 menjadi sangat krusial agar target tersebut dapat direalisasikan tepat waktu," kata Febrio.

Pilar 1 mencakup MNE dengan peredaran bruto EUR 20 miliar dan tingkat keuntungan di atas 10 persen. Keuntungan MNE ini kemudian dibagikan kepada negara pasar jika MNE tersebut memperoleh setidaknya EUR 1 juta (atau EUR 250 ribu untuk negara pasar dengan PDB lebih kecil dari EUR 40 miliar) dari negara pasar tersebut.

Salah satu perkembangan dari kesepakatan G20/BEPS Juli 2021 adalah pengalokasian 25 persen keuntungan MNE ke negara pasar. Jumlah ini kemudian akan dibagikan kepada negara pasar berdasarkan porsi penjualannya di masing-masing negara pasar tersebut.

"Pengaturan yang semakin konkret ini adalah perkembangan sangat baik. Dengan alokasi 25 persen, maka sistem perpajakan menjadi lebih adil dibandingkan saat ini, di mana tidak ada alokasi pajak untuk negara pasar tanpa adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Padahal sebagian besar MNE yang menjual barangnya di Indonesia bukan merupakan BUT, melainkan hanya kantor perwakilan saja sehingga tidak bisa dipajaki," terang Febrio.

Selanjutnya

Selanjutnya, Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum pada MNE yang memiliki peredaran bruto tahunan sebesar EUR 750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum pada Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi.

Pilar 2 yang dikenal dengan sebutan Global anti-Base Erosion (GLoBE) rules akan memastikan MNE dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15 persen. Selain itu, laporan OECD 'Statement on A Two-Pillar Solution to Address Tax Challenges Arising From the Digitalization of the Economy' tanggal 8 Oktober 2021 juga menyebutkan pilar dua akan melindungi hak negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu (seperti bunga dan royalti) menjadi minimal sebesar 9 persen.

Makna Pilar 2 yang pengaturannya semakin detail ini ada dua. Pertama, Indonesia bisa meningkatkan penerimaan pajak yang semula terhambat praktik penghindaran pajak dengan pemberlakuan tarif yang rendah. Namun di saat yang sama, dengan adanya tarif pajak minimum, Indonesia juga akan meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada MNE. Sebab, walaupun mengenakan tarif pajak lebih rendah dari tarif minimum, negara lain akan mengenakan pajak tambahan hingga mencapai tarif minimum.

Berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan OECD, terdapat tambahan Pajak Penghasilan hingga 4 persen atau sekitar USD 150 miliar per tahun dengan pengenaan pajak minimum melalui Pilar 2. Selain itu, terdapat tambahan sebesar USD 125 miliar setiap tahunnya yang dapat dialokasikan ke negara pasar. Termasuk Indonesia, melalui implementasi Pilar 1 yang menjanjikan sistem pajak internasional yang lebih adil.

Selain itu, terdapat perkembangan terbaru untuk menghapus Pajak Jasa Digital atau Digital Services Tax (DST) yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai langkah sementara. Meskipun merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat mengingat DST saat ini sudah diterapkan di berbagai negara, termasuk Malaysia, Kanada, India, dan Uni Eropa.

"Perkembangan di tingkat multilateral ini termasuk salah satu amanah besar yang harus dieksekusi dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 nanti. Persetujuan pajak global ini adalah titik terang dari pertarungan panjang kita melawan penggerusan basis pajak dan pergeseran laba yang kita kenal dengan base erosion and profit shifting (BEPS)," tutup Febrio.

(mdk/idr)