Indonesia gabung blok dagang AS, pengangguran berpotensi naik
"Kalau terpental-pental lebih baik tunda dulu. Perlu ada pembahasan lebih konprehensif."
Pengangguran berpotensi meningkat jika Indonesia terburu-buru memutuskan bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Sebab, Indonesia tak bisa menutup pasar tenaga kerja dalam negeri untuk pekerja dari negara tergabung dalam blok dagang Amerika Serikat tersebut.
"Pekerja Indonesia akan langsung bersaing dengan asing. Dengan kesiapan yang masih belum memadai membuat persaingan tidak imbang, dan dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi," kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, di Jakarta, Jumat (6/11).
Menurutnya, TPP mensyaratkan kesetaraan perlakuan antara perusahaan pelat merah dengan korporasi swasta. Di sisi lain, peran pemerintah dalam ekonomi kian terbatas.
Ini dinilainya bertentangan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi. Dimana, pemerintah harus selalu hadir membangun tata kelola bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
"Jangan masuk TPP, kalau kita masing ingin BUMN enjadi aktor penting dalam pembangunan. Sedangkan TPP tidak ada perbedaan dalam perlakuan. BUMN harus diberlakukan sama dengan swasta nasional dan global, karena itu poin terpenting di TPP. UKM juga akan diatur," tegasnya.
Mantan staf khusus bidang ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta pemerintah mengkaji lebih dalam dampak TPP terhadap ekonomi Indonesia.
"Kalau terpental-pental lebih baik tunda dulu. Perlu ada pembahasan lebih konprehensif," katanya. "Saya menyarankan task force lintas kementerian untuk mengetahui cost and benefit kalau Indonesia ada di TPP."
Baca juga:
BPS: Dalam setahun pengangguran bertambah 320 ribu orang
Masih banyak pengangguran, Darmin minta evaluasi sistem pendidikan
LSM asing: Kesepakatan blok dagang AS lebih buruk dari perkiraan
Bertemu Dubes AS, Fadli Zon tolak Trans Pacific Partnership
Ini saran SBY ke Jokowi soal gabung pasar bebas Amerika