Indonesia Bidik jadi Pengguna Panas Bumi Terbesar Dunia pada 2035
Pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya adalah panas bumi. Indonesia berambisi menjadi pengguna panas bumi terbesar di dunia pada 2035. Namun, saat ini pemanfaatannya belum optimal.
Pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya adalah panas bumi. Indonesia berambisi menjadi pengguna panas bumi terbesar di dunia pada 2035. Namun, saat ini pemanfaatannya belum optimal. Masih 8,9 persen dari total sumber daya yang dimiliki sebanyak 23.765,5 megawatt (MW).
"Indonesia memiliki sumber daya panas bumi 23.765,5 MW dari data 2020, dan hingga saat ini pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik baru mencapai 2.130 MW, atau baru sebesar 8,9 persen dari total sumber daya yang bisa dimanfaatkan," kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di webinar Ruang Energi : Sinergi mendukung pengembangan panas bumi pada Kamis (6/5).
Danang mengatakan, upaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi dilakukan dengan berbagai cara termasuk memberikan harga yang kompetitif, serta sejumlah kegiatan antara lain mengoptimalkan potensi yang ada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang ada. Misalnya, untuk ekspansi penambahan unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Pengembangan panas bumi tidak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara.
Selain meningkatkan investasi dalam negeri, kata Danang, panas bumi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui PNBP dengan capaian Rp 1,96 triliun pada 2020. Plus, bonus produksi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
"Kontribusi ekonomi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar melalui program-program pengembangan komunitas, yang memang menjadi kewajiban badan usaha panas bumi," tutur Danang.
Ditambahkan Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dari sumber daya dan pemanfaatan panas bumi di dunia, di bawah Amerika Serikat. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pengguna nomor satu panas bumi di dunia dalam beberapa tahun ke depan.
Berdasarkan grand strategi energi nasional, pemanfaatan panas bumi bisa mencapai 9.300 MW pada pada 2035. Target ini mundur dari 2030, yang salah satunya disebabkan permintaan yang ada tidak sesuai dengan proyeksi sebagai imbas pandemi Covid-19.
"Kita lihat target grand strategi energi di 2035 itu kita menargetkan 9.300 MW. Dengan target tersebut, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi nomor satu pengguna panas bumi di dunia," tutur Harris.
Untuk mencapai target sampai 2035, pemerintah telah menyiapkan serangkaian program termasuk government drilling dengan melakukan pengeboran eksplorasi panas bumi di 20 WKP sampai 2024 untuk rencana pengambangan 683 MW, pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP), sinergi perusahaan-perusahaan BUMN, dan optimalisasi sumber daya pada WKP yang telah berproduksi dengan pengembangan ekspansi, diantaranya Binary Salak 15 MW dan Dieng 10 MW.
PNBP Panas Bumi Capai Rp1,96 Triliun di 2020
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan pengembangan energi panas bumi di Indonesia akan membawa dampak ekonomi luas. Sehingga, tak terbatas pada peningkatan realisasi investasi semata.
"Selain meningkatkan investasi dalam negeri, pengembangan panas bumi juga memberikan kontribusi ekonomi (luas)," ungkap Dadan dalam paparannya yang dibacakan oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya pada webinar bertajuk Sinergi Mendukung Percepatan Pengembangan Panas Bumi, Kamis (6/5).
Pertama, adanya peningkatan penerimaan negara dari pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Menurutnya, dalam hal ini ialah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Panas bumi memberikan kontribusi ekonomi melalui penerimaan negara bukan pajak dengan capaian Rp1,96 triliun pada tahun 2020," terangnya.
Manfaat pengelolaan panas bumi selanjutnya ialah pengembangan ekonomi dan ketrampilan masyarakat di daerah. Menyusul adanya program community development dari pihak perusahaan pengembang.
"Program community development ini memang menjadi kewajiban dati badan usaha pengembang panas bumi," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam panas bumi yang ada di Indonesia. Mengingat berbagai manfaat yang akan dinikmati masyarakat.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)