Indef: Zaman SBY jumlah PNS terus membengkak, gaji selalu naik

Hal ini terjadi karena banyaknya pemekaran dan pembentukan beberapa komisi oleh SBY.

Pemerintah baru saja memutuskan akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 6 persen tahun depan. Kebijakan ini dinilai kurang tepat karena pemerintah juga terus menambah jumlah PNS tersebut, sehingga ini akan cukup memberatkan anggaran negara.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati, zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya ada penambahan 10 persen jumlah pegawai dari biasanya. Hal ini terjadi karena banyaknya pemekaran dan pembentukan beberapa komisi oleh SBY.

"Porsi PNS sekarang juga lebih besar, 10 persen meningkat. Ini terjadi karena banyaknya pemekaran, pembentukan komisi komisi tetek bengek itulah," ucap Eni ketika di hubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (20/8).

Walaupun demikian, Eni mengakui saat ini Indonesia masih kekurangan PNS seperti guru di daerah terpencil. Keadaan demikian juga bukan berarti pemerintah harus menambah jumlah. Langkah efisien yang bisa dilakukan ialah pemerintah sebenarnya dapat melakukan mutasi guru yang berlebih seperti di Jawa ke daerah terpencil.

"Memang ada sektor yang kekurangan daerah terpencil seperti guru. Tidak harus ada rekruitmen baru tapi bisa dipindahkan saja," katanya.

Terus membengkaknya gaji pegawai serta makin membludaknya jumlah PNS ini menandakan kalau reformasi birokrasi masih harus dibenahi. "Masih harus terus meningkat reformasi birokrasi mental aparatur negara mendesign reformasi birokrasi agar berhasil," katanya.

Sebenarnya, lanjut Eni, pemerintah bisa mencontoh swasta dalam melakukan efisiensi. "Swasta itu tidak perlu menambah tapi upahnya dinaikkan itu reformasi birokrasi. Dengan jumlah pegawai yang sama produktifitas meningkat," tutupnya.