LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Indef: Khawatir kebijakan Jokowi, Bank Dunia jadi lebay

Bank Dunia dituding punya kepentingan di balik pelbagai pernyataan yang dilontarkan terkait kondisi ekonomi Indonesia.

2014-10-06 19:14:00
Jokowi Presiden RI Ke-7
Advertisement

Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati melihat, Bank Dunia (World Bank) terlalu berlebihan menanggapi situasi perpolitikan Indonesia yang berpengaruh pada investasi dan perekonomian nasional.

Enny juga menuding Bank Dunia punya kepentingan di balik pelbagai pernyataan yang dilontarkan terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dalam pandangannya, Bank Dunia was-was dengan kebijakan Jokowi yang akan mengubah fundamental ekonomi Indonesia menjadi pro rakyat. Selama ini Bank Dunia sudah nyaman dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pro pasar.

"Mereka (Bank Dunia) ingin semua agenda ada kepentingannya bahwa selama ini mereka Pak SBY pro pasar. Kalau Jokowi ada perubahan fundamental mereka khawatir dan akhirnya di adu domba terus," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (6/10).

Advertisement

Hiruk pikuk yang terjadi di parlemen seharusnya tidak perlu direspon berlebihan. "Jadi jangan lebay lah (berlebihan) menanggapi itu. Para elit itu jangan mau diadu domba jika memang tulus untuk kepentingan rakyat. Oposisi juga tidak salah, tidak benar," tegasnya.

Dia meminta masyarakat dan investor tidak berprasangka buruk terhadap koalisi partai oposisi di parlemen. Menurutnya, sesungguhnya tidak ada istilah politik balas dendam selama demi kepentingan rakyat.

"Bekerja keras kalau memang mampu menjalankan agenda yang disusun, baik baik saja. Jadi jangan adu domba."

Advertisement

Enny mencontohkan salah satu kegaduhan politik yang dikaitkan dengan perekonomian adalah disahkannya UU Pilkada. Padahal mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung atau tidak langsung, tak ada hubungan dengan perekonomian.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pilkada langsung atau tidak langsung tidak ada hubungan. Yang dibutuhkan itu kebijakan ekonomi yang kondusif dan tidak perlu dikhawatirkan," tutupnya.

(mdk/noe)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.