Impor Pangan Akibat Konversi Lahan Pertanian

Konversi lahan ini terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor.

2019-01-20 12:00:00

pertanian

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Johnny G Plate menegaskan bahwa impor pangan masih dilakukan karena saat ini terjadi konversi lahan pertanian hingga 30 persen.

"Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambah, tapi di lapangan tidak," kata Johny seperti dikutip dari Antara, Minggu (20/1).

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. "Makanya kita berterimakasih, Pak Jokowi berhasil membuka masalah itu. Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang," ucap dia.

Dia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi. "Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga," kata dia.

Menurut dia, pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi keterbatasan pasokan pangan, karena berkurangnya lahan pertanian, dengan melakukan impor.

Selain itu, tambah Johny, impor juga dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga pangan karena produksi yang berkurang bisa menyebabkan gejolak harga.

Sebelumnya, terdapat tudingan bahwa kinerja sektor pertanian yang sudah dilakukan pemerintah saat ini belum memuaskan. Upaya klaim swasembada seperti padi, bawang, jagung dan cabai malah dipertanyakan karena pengadaan pasokan masih dilakukan melalui impor.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja sektor pertanian masih memprihatinkan. Menurut dia, program swasembada pangan belum terwujud, bahkan luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan.

"Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan petani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya," tambah politisi PKS ini.

Untuk itu, dia mengharapkan adanya perbaikan program kedaulatan pangan, apalagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian.

Selain itu, belum ada data pangan dalam negeri yang memadai sehingga perlu ada evaluasi agar produksi pangan dapat lebih terjamin.

(mdk/idr)