Ikuti Arahan KPK, Sri Mulyani Kaji Skema dan Besaran Remunerasi Kepala Daerah

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga akan mempelajari masukan-masukan dari KPK terkait hal ini. Masukan KPK dianggap penting agar tujuan untuk mencegah tindak korupsi di kalangan kepala daerah bisa tercapai.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji skema dan besaran remunerasi para kepala daerah. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui bahwa KPK memang telah menyatakan jika remunerasi para kepala daerah perlu di kaji. Hal ini lantaran maraknya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

"Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah, kepala KPK menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di-review. Kami memang melakukan review," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga akan mempelajari masukan-masukan dari KPK terkait hal ini. Masukan KPK dianggap penting agar tujuan untuk mencegah tindak korupsi di kalangan kepala daerah bisa tercapai.

"Masukan KPK akan kami pelajari. Kami akan lakukan kajian dan akan buat rekomendasi mengenai tingkat remunerasi dan tidak hanya untuk kepala daerah," ungkap dia.

Namun Sri Mulyani meyakini, perubahan remunerasi nantinya tidak akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara. Sebab, selama ini remunerasi telah masuk dalam struktur penganggaran.

"Karena ini menyangkut pejabat negara, strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak memengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com