Ide Jokowi 'hilangkan' premium dinilai pekerjaan sia sia

Ide ini dinilai tidak akan berhasil sebelum adanya angkutan massal yang memadai di Jakarta.

Gagasan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dengan 'menghilangkan' BBM subsidi mendapat beragam tanggapan. Salah satu tanggapan datang dari Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengaku mendukung ide tersebut karena Jakarta merupakan salah satu wilayah penyedot kuota BBM subsidi terbesar.

Namun tidak berhenti sampai di situ, ide yang dilontarkan pasangan Jokowi - Ahok tersebut juga menuai kontroversi. Pengamat dan pengusaha justru pesimis dengan cara Jokowi mengurangi mobil pribadi dengan 'menghilangkan' premium. Bahkan ide ini dinilai hanya akan menyebabkan kericuhan.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memprediksi, rencana Jokowi ini tidak akan berhasil menekan penggunaan mobil pribadi di Jakarta. Tidak memadainya angkutan umum dinilai menjadi penyebabnya. Walaupun BBM subsidi dibatasi, masyarakat Jakarta akan tetap beraktifitas dengan kendaraan pribadi mereka karena angkutan masal tidak tersedia di Jakarta.

"Orang akan tetap beraktifitas, tapi ini tidak akan bisa selama angkutan masal yang memadai disediakan di Jakarta," ungkap Agus ketika di hubungi Merdeka.com di Jakarta, Sabtu (21/12).

Selain itu, ide ini dinilai juga tidak akan berhasil karena perbatasan Jakarta dengan provinsi lainnya lainnya seperti Tangerang, Depok (Jawa Barat), Bekasi (Jawa Barat) serta Tangerang yang tidak terlalu jauh. Sehingga masyarakat di Jakarta akan lari mengejar premium ke daerah perbatasan tersebut. Langkah ini juga akan mengakibatkan SPBU di Jakarta tidak laku dan pemilik SPBU akan protes ke Jokowi.

"Idenya bagus, tapi ini harus diterapkan di Jabodetabek. Nanti orang Jakarta akan beli bahan bakar di daerah perbatasan," tambahnya

Dari sisi kemacetan ibukota, ide ini dinilai juga tidak akan berhasil selama angkutan masal tidak tersedia. Gagasan apapun yang dilontarkan Pemerintah dinilai hanya seperti menggantang asap atau pekerjaan yang sia sia.

"Ini tidak akan berhasil juga (menekan kemacetan). Seharusnya Jokowi pikirkan dulu saja bagaimana mengadakan angkutan masal baru itu menghilangkan BBM subsidi, pelat nomor ganjil genap atau menaikkan parkir. kalau fasilitas umum sudah baik dan terkoneksi ke mana - mana baru kebijakan lain dilakukan," pungkasnya

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi juga angkat bicara mengenai ini. Bahkan Sofjan menyebut ide ini adalah ide gila untuk mencari popularitas.

"Ahok ngomong pake otak sedikit, pemerintah saja tidak bisa (membatasi peredaran BBM subsidi) apalagi dia, kita pengusaha ketawa aja, tidak mungkin. (Ahok) jangan omong saja, kerja aja lah" ujarnya di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (21/12)