Holding BUMN farmasi dibentuk tahun ini

Penggabungan pabrik obat pelat merah itu butuh PP sebagai dasar hukum.

2014-03-01 06:07:00

BUMN

Rencana pembentukan holding farmasi dapat direalisasikan oleh kementerian BUMN pada tahun ini. Sekarang, untuk melaksanakannya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

"Untuk mewujudkannya butuh peraturan pemerintah," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Dwijanti Tjahjaningsih di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (28/2).

Mantan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN ini mengaku untuk membentuk holding farmasi melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, DPR RI, serta Sekretaris Kabinet.

Namun, perkembangan dari konsolidasi BUMN ini, Yanti begitu disapa enggan menjelaskan secara detail.

"Sehingga butuh waktu untuk menyamakannya (persepsi), namun kita harap bisa (terealisasi) tahun ini," jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengalihkan (inbreng) seluruh sahamnya sebesar 80,66 persen di PT Indofarma Tbk (INAF) kepada PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Sedangkan, saham publik di Indofarma sekitar 19,34 persen akan dibeli sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham publik Indofarma seri B sekitar 19,32 persen, sedangkan pemerintah menguasai 80,66 persen. Sementara publik menguasai 9,70 persen saham Kimia Farma dan pemerintah menguasai 90,025 persen.

Pada perdagangan sesi I, harga saham KAEF stagnan pada level Rp750 dengan volume 10.677 saham, sedangkan saham INAF naik 1 poin (0,58 persen) ke Rp173 dengan volume 3.714 saham.

Pada 2013, KAEF mencatatkan laba bersih Rp214,5 miliar, meningkat 4,59 persen dari tahun 2012 sebesar Rp205,13 miliar. Untuk, pendapatan perseroan naik 16,44 persen menjadi Rp4,34 triliun dari sebelumnya Rp3,73 triliun.

Sementara, kinerja INAF merah dengan perolehan rugi bersih Rp54,22 miliar, padahal setahun sebelumnya mencetak laba Rp42,38 miliar.

(mdk/ard)