Hipmi Minta Kemenhub Terapkan Konsep Si Andalan untuk Pengurusan Izin di Pelabuhan
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Mardani H. Maming, meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera mengadopsi konsep sistem si Andalan dalam segala pengurusan izin di pelabuhan. Sebab, proses perizinan di pelabuhan saat ini dianggap masih belum ramah bagi dunia usaha.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming, meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera mengadopsi konsep sistem si Andalan dalam segala pengurusan izin di pelabuhan. Sebab, proses perizinan di pelabuhan saat ini dianggap masih belum ramah bagi dunia usaha.
"Saya meminta di sini kalau bisa Dirjen Perhubungan Laut yang berhubungan dengan pelabuhan, sangat luar biasa apabila pengurusan perizinan dilaksanakan sama seperti Andalalin (si Andalan)," katanya dalam webinar bertajuk Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan, Rabu (20/1).
Bos Hipmi ini mengatakan, Si Andalan sendiri merupakah suatu gebrakan luar biasa yang dilahirkan oleh Kementerian Perhubungan dalam kegiatan pengurusan izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Menyusul adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan.
Seperti adanya kepastian waktu, biaya yang lebih murah, hingga transparansi. Mengingat proses pengurusan izin Andalalin bisa dilakukan secara online.
Perizinan Online Diharapkan Terjadi di Seluruh Pelabuhan
Oleh karena itu, dia mendesak Kemenhub agar sudi untuk segera mengimplementasikan konsep si Andalan di seluruh pelabuhan. Sehingga memudahkan pengusaha untuk mengurus proses pengurusan izin terkait.
"Mudah-mudahan itu (Si Andalan) bisa ditingkatkan lagi, bukan hanya andalalin yang bisa online. Tapi urusan semua perizinan di pelabuhan pun bisa dilaksanakan," ujar dia mengakhiri.
(mdk/bim)