HIPMI desak Prabowo-Jokowi debat soal liberalisasi ASEAN

Soalnya banyak pelaku UMKM belum paham dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai 2015.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengharapkan para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat hari ini, Minggu (15/6), lebih banyak membahas strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku efektif 2015. Topik debat kedua digelar Komisi Pemilihan Umum adalah "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

Bendahara Badan Pengurus Pusat HIPMI Bayu Priawan Djokosoetono berharap ide-ide pasangan Prabowo-Hatta  dan Jokowi-Jusuf Kalla relistis dalam menghadapi liberalisasi pasar Asia Tenggara itu. Bagi pelaku usaha di sektor riil, persaingan dengan pebisnis Malaysia, Singapura, dan Thailand tahun depan lebih menjadi perhatian.

"Pengetahuan dan kemampuan para capres dalam menghadapi pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan MEA 2015 perlu diuji," ujarnya dalam keterangan pers tertulis kepada merdeka.com.

Kalangan dunia usaha merasa perlu diyakinkan bahwa presiden terpilih benar-benar mempunyai konsep dan strategi yang jelas bagaimana pemerintahan mendatang menghadapi MEA 2015.

Saat ini, menurut Bayu, banyak kalangan di pesimis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA 2015.

Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, dikatakannya, harus menjadi prioritas masalah yang mesti diselesaikan. 

Ditambah lagi kesiapan para pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius pemerintah menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM di negara-negara ASEAN lainnya. 

"Banyak para pelaku UMKM di daerah-daerah yang belum memahami apa dan seperti apa Masyarakat Ekonomi ASEAN," kata Bayu.

Melansir data dalam laporan Global Competitive Report 2012-2014, ia mengatakan, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara.

"Melihat data di atas ini tentu harus jadi perhatian Pemerintah. Kita harus meningkatkan tingkat daya saing kita," tuturnya.

Sejak masa kampanye bergulir, tiap pasangan capres-cawapres sudah menyinggung sekilas pelaksanaan MEA tahun depan.

Cawapres nomor urut satu Hatta Rajasa mengklaim akan menggenjot daya saing pelaku usaha Tanah Air menghadapi liberalisasi pasar barang dan jasa Asia Tenggara itu. Caranya dengan memangkas rantai birokrasi dan perizinan yang berlebihan di tingkat pusat dan daerah. 

Di sisi lain, capres nomor urut dua Joko Widodo lebih menawarkan pendekatan proteksi pasar dalam negeri dalam menghadapi liberalisasi kawasan ini. 

Dalam visi misi yang diserahkan kepada KPU, capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebut perlunya ada asas resiprokal untuk sektor perbankan.

Artinya, pergerakan bank asing dari Asia Tenggara akan dibatasi, sedangkan bank dari dalam negeri akan coba dibuka aksesnya ke negara-negara ASEAN. "Dukungan kepada perbankan nasional untuk mengembangkan sayapnya ke luar negeri, terutama ASEAN," seperti dikutip dari dokumen visi-misi Jokowi-JK.

Sementara saat Posko tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang bernama Jokowi-JK Center menggelar diskusi bertajuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (7/6), semangat yang diusung adalah melindungi pengusaha dan buruh Indonesia.

"Tantangannya adalah menjadikan buruh dan pengusaha lokal sebagai tuan rumah di negara sendiri," kata Koordinator Jokowi-JK Center, Janty Jie.