Harga tanah jadi hambatan pembangunan rumah untuk PNS

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, dalam upaya realisasinya ada sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah penyediaan lahan yang dinilai mahal apalagi untuk daerah perkotaan.

2018-11-08 18:08:56

Bappenas

Pemerintah tengah menyiapkan skema agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat sangat ringan.

"Tetapi memang yang paling berat adalah di Indonesia karena harga tanahnya paling mahal," kata Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).

Bambang menyebut, berdasarkan intruksi Presiden Joko Widodo lokasi pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) ini diupayakan tidak jauh dari pusat kota agar dekat dengan fasilitas transportasi umum. Pembangunan rencananya akan dilakukan dalam skala besar satu kompleks, bukan terpisah-pisah layaknya rumah dinas kementerian selama ini.

"Presiden menegaskan bahwa harus ada upaya khusus untuk penyediaan lahan di perkotaan sehingga bisa dibangun rusunami yang bisa diakses dengan skema tersebut," imbuhnya.

Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 945 ribu PNS, 275 prajurit TNI, dan 275 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah. Untuk itu, hunian vertikal seperti ini menjadi solusi untuk menyerapnya.

"Masih ada 900 ribu ASN, TNI, Polri yang belum punya rumah pribadi. Kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP, justru yang ASN, TNI, Polri belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," ucapnya.

Dia menjelaskan, nantinya rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen. Selain itu, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman, di mana ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

(mdk/azz)