Harga premium dan solar RI masih kalah dengan negara tetangga

Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terlebih untuk premium dan solar bersubsidi. Hal ini karena tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand.

2017-01-15 19:00:00

Harga BBM

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Migas Eri Purnomohadi meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terlebih untuk premium dan solar bersubsidi. Hal ini karena tingkat daya saing Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand.

"Saya rasa lihat ekonomi kita di Asia urutan 40-an. Asia Tenggara kita kalah sama Thailand dan Malaysia. Kita ke-41 dari segi competitiveness. Kan kita dengar kemarin Bu Sri Mulyani (Menkeu) juga agak mumet," ujar Eri dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/1).

Menurutnya, kenaikan harga BBM saat ini yang diiringi dengan rendahnya tingkat daya saing, nantinya akan berdampak pada terhadap ekonomi Indonesia. "Maka dampak yang akan terjadi terhadap ekonomi Indonesia sangatlah luar biasa. Stabilitas ekonomi di Tanah Air bisa terguncang jika hal tersebut terjadi," Ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memprediksi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi akan naik pada evaluasi tiga bulanan di periode April 2017. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia yang terus naik.

"Potensi (Premium dan Solar) naik, kemungkinan Ada. Selisihnya sih ada USD10 per barel," ujarnya.

Kemudian dirinya mengungkapkan jika harga BBM itu semua ada di dalam kendali Pemerintah. Dan pemerintah pasti akan memikirkan dampaknya bagi rakyat.

"Kalau sifatnya khusus meski tidak subsidi, maka pemerintah akan memberi intervensi, sharing beban. Pertamina tidak dirugikan, masyarakat tidak diberi harga tinggi,"pungkasnya.

(mdk/bim)