Hadapi Resesi, Pemerintah Diminta Tambah Anggaran Bansos Hingga Turunkan Tarif PPN

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini terjadi karena perbandingan basis yang rendah (low base effect) dari tahun lalu. Sehingga, tantangan sebenarnya yang harus dihadapi yakni pada kuartal I-2023 mendatang.

2022-11-07 18:29:15

Pertumbuhan Ekonomi

"Tantangan dimulai kuartal I-2023," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (7/11).

Bhima menilai, tahun 2023 Pemerintah tidak boleh lengah sedikitpun. Mengingat tahun depan akan ada banyak indikator yang menjegal pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa indikator tersebut antara lain kenaikan tingkat inflasi, suku bunga pinjaman, tekanan biaya produksi manufaktur dan pelemahan kurs rupiah. Hal ini akan membuat suasana pemulihan ekonomi akan terasa berbeda dari tahun ini.

"Kondisi akan jauh berbeda dan pemerintah tidak bisa lengah," pungkasnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah kembali menyiapkan anggaran yang besar untuk program-program perlindungan sosial. Bahkan, bantuan juga harus sampai kepada masyarakat kelas menengah yang rentan.

"Perlindungan sosial di perbesar nominal dan jumlah penerima mencakup rumah tangga menengah rentan," kata dia.

Di sisi lain, Bhima menilai pemerintah perlu mengkaji lagi pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini menjadi 11 persen. Dia menyarankan untuk diturunkan menjadi 8 persen agar konsumsi rumah tangga kelas menengah atas.

"Melakukan relaksasi berupa penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 8 persen untuk menggerakan konsumsi kelas menengah atas," kata dia.

Penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga diturunkan menjadi 2 persen sampai 3 persen. Subsidi ini juga harus fokus disalurkan ke sektor produktif. Selain itu, pemerintah perlu membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk produk UMKM. Agar roda ekonomi tetap bisa berjalan dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

"Menjalankan amanat 40 persen serapan pengadaan barang pemerintah untuk UMKM," kata.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah dengan mendorong devisa hasil ekspor pertambangan dan perkebunan secepatnya dikonversi ke rupiah. Kemudian disimpan di perbankan dalam negeri.

(mdk/azz)