Gini ratio Maret 2017 0,393, ketimpangan terbesar di Yogyakarta

Gini ratio Maret 2017 0,393, ketimpangan terbesar di Yogyakarta. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan September 2016 sebesar 0,394. Suhariyanto mengatakan gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407. Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320.

2017-07-17 14:29:29

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gini ratio yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2017 sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 sebesar 0,394.

"Gini ratio Maret 2017 sebesar 0,393, turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 sebesar 0,394 dan pada Maret 2016 sebesar 0,397," ujar Kepala BPS, Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (17/7).

Suhariyanto mengatakan gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407 turun dibandingkan gini ratio perkotaan pada September 2016 yang sebesar 0,410. Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320 naik dibanding gini ratio pedesaan pada September 2016 sebesar 0,316 dan turun dibanding gini ratio Maret 2016 sebesar 0,327.

"Gini Ratio di kota lebih buruk dibanding desa. Karena gap antara masyarakat bawah dan atas di kota lebar sekali, tercermin di gini ratio perkotaan yang jauh lebih besar dibandingkan gini ratio pedesaan," jelasnya.

Pada Maret 2017, provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi tercatat di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 0,432 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,282.

"Gini ratio hampir stagnan sepanjang tahun. Upaya menurunkan ketimpangan tidak mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang," pungkasnya.

Sebagai informasi, dibanding dengan gini ratio nasional, terdapat 9 provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,432), Gorontalo (0,430), DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407), Jawa Barat (0,403), Papua (0,397), Jawa Timur (0,396), Sulawesi Utara (0,396) dan Sulawesi Tenggara (0,394).

(mdk/bim)