Giliran Agus Marto dituding di balik peleburan BTN-Mandiri

Serikat pekerja yakin mantan bos Mandiri itu memuluskan penyediaan obligasi rekap Rp 70 T untuk mencaplok BTN.

Upaya akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang disponsori oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, disinyalir memiliki unsur campur tangan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama BMRI.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN, Satya Wijayantara mengungkapkan, dugaan tersebut dilihat dari dana akuisisi BBTN berasal dari obligasi rekapitalisasi yang dimilik BMRI.

"Ada peran Agus Marto juga karena kita diakuisisi bukan dengan dana segar dari Mandiri tapi obligasi rekap (obligasi rekapitalisasi) yang nilainya Rp 70 triliun tapi enggak ada pasar yang serap. Karena Agus Martowardojo juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri," kata Satya di Kantor Pusat BBTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).

Satya juga menambahkan, aksi korporasi ini juga merupakan upaya mendongkrak kinerja BMRI yang kini dinilai sedang merosot. Hal ini dinilai justru beresiko tinggi bagi kinerja BBTN.

"Jika merosot, bisa saja kan jual KPR-KPR BTN. Risiko KPR juga enggak tersalurkan. Peran Agus Marto ada, tapi kami akan mendalami dulu, dugaan keterlibatan Mandiri, waktu jadi Dirut Mandiri pernah mau jual obligasi rekap," ucap Satya.

Obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap merupakan obligasi diterbitkan pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Perbankan yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan permodalan bank-bank akibat krisis ekonomi akhir tahun 1997. BMRI merupakan salah satu bank penerima obligasi rekap dengan nilai mencapai Rp 70 triliun.

Per Desember 2013, di dalam neracanya, BMRI masih memiliki obligasi rekap senilai Rp 66,16 triliun. Wacana menggunakan obligasi rekap ini untuk membeli bank mulai muncul tahun 2012 lalu.

Saat ini komposisi pemegang saham Bank BTN terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,14 persen, badan usaha asing sebesar 25,45 persen dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.