Genjot Ekonomi Desa, Pemerintah Diminta Percepat Reforma Agraria
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan pemerintah harus mempercepat reforma agraria. Hal ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian warga desa. Dia mendorong pemerintah agar memberikan kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat di daerah.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan pemerintah harus mempercepat reforma agraria. Hal ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian warga desa.
"Sebenarnya kebijakan pemerintah untuk melakukan reforma agraria, itu harus," tegas dia di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2).
Guna menyukseskan program reforma agraria, dia mendorong pemerintah agar memberikan kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat di daerah. "Seperti redistribusti tanah, redistribusi sumber daya, diberikan kepada kelompok- masyarakat," papar dia.
Jika kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik bakal berdampak pada meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. "Masyarakat kemudian akan berproduksi dan menciptakan lapangan kerja sendiri," imbuh dia.
Selain itu, melalui reforma agraria dapat mengubah skema penguasaan tanah di banyak daerah yang selama ini dikuasai oleh pemilik modal semata. "Karena selama ini kan konsentrasi penguasaan tanah ada di segelintir pengusaha," tutup dia.
Presiden Jokowi Pamer Penerbitan Sertifikat Tanah Sudah Capai 8,5 Juta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegembiraannya atas perkembangan penerbitan sertifikat bidang tanah di Indonesia yang kini tembus mencapai jutaan sertifikat. Kegembiraan itu disampaikannya dalam unggahan akun media sosial instagramnya @jokowi.
Jokowi mengatakan Jika sebelumnya, setiap tahun hanya bisa menerbitkan 500 ribu sertifikat, saat ini untuk 2019 sampai November saja sudah 8,5 Juta bidang tanah yang memperoleh sertifikat.
"Alhamdulillah sejak tahun 2017, pendaftaran bidang tanah di Indonesia meningkat lebih sepuluh kali lipat. Dari lima juta lembar sertifikat pada 2017, naik jadi sembilan juta tahun 2018 dan sampai November 2019 sudah 8,5 juta," kata Jokowi seperti dikutip dari akun instagramnya yang dilengkapi dengan ilustrasi karikatur, Minggu (24/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingat, pada akhir 2014 lalu dirinya mendapat laporan bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang yang diselesaikan.
(mdk/bim)