Gaji di bawah Rp 4 juta/bulan, rakyat tak mampu cicil rumah susun

Masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk mencicil rumah susun.

Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah mengeluhkan pembangunan rumah susun di daerah. Pengembang kesulitan membangun rumah susun karena harga jualnya yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saat ini upah minimum Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 1,4 juta/bulan, dengan penghasilan tersebut sulit bagi MBR untuk membayar cicilan setiap bulan," kata Ketua REI Jateng MR Prijanto seperti dilansir Antara Semarang, Selasa (22/9).

Menurut dia, idealnya MBR yang menempati rumah susun milik berpenghasilan Rp 4 juta/bulan karena harga satu unit rumah susun milik sekitar Rp 200 juta.

Dengan gaji di bawah batas ideal tersebut, kalangan MBR di Jawa Tengah lebih memilih untuk membeli rumah sederhana tapak yang harganya di kisaran Rp 110 juta/unit.

"Itulah mengapa banyak pengembang di Jawa Tengah yang enggan membangun rumah susun milik, justru pengembang lebih memilih membangun hunian vertikal untuk kalangan menengah ke atas," katanya.

Sementara itu, jika pemerintah mengimbau para pengembang untuk mulai membangun rumah susun milik seharusnya ada kemudahan yang diperoleh para pengembang, salah satunya pembebasan pajak tanah untuk rumah susun milik.

"Hingga saat ini Kementerian Keuangan baru membebaskan pajak untuk tanah yang harganya Rp 4 juta/m2, harapan kami untuk tanah dengan harga Rp 7,2 juta/m2 juga dapat memperoleh pembebasan pajak," katanya.

Menurut dia, dengan adanya pembebasan pajak tersebut dapat menekan harga tanah mengingat harga tanah merupakan salah satu instrumen terbesar dari total harga rumah.

"Kalau memang usulan kami dapat direalisasikan saya kira para pengembang akan berhitung lagi untuk membangun rumah susun milik," tutupnya.