Gabung blok dagang AS, Jokowi wajib minta izin DPR

"Diperlukan banyak pertimbangan, prasyarat sebelum bergabung."

Presiden Joko Widodo dinilai tak bisa begitu saja melibatkan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Untuk bergabung dengan blok dagang bentukan Amerika Serikat itu, pemerintah perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

"Diperlukan banyak pertimbangan, prasyarat sebelum bergabung. Semua demi melindungi kepentingan perekonomian tanah air," tegas Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, di Solo, Kamis (29/10).

Bima mengatakan, sesuai Undang-undang, pemerintah kudu meminta persetujuan DPR-RI jika ingin menjalin kerja sama dagang internasional.

"Harus dikaji dulu apakah produk-produk kita diuntungkan dalam kesepakatan itu. Sejauh mana keuntungan itu tidak justru mereduksi peran institusi-institusi ekonomi kita baik itu BUMN, privat, maupun kelompok korporasi lainnya?" katanya.

Tanpa persiapan matang, lanjut Aria, blok dagang yang sudah diikuti 12 negara itu justru akan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

"Dalam menyikapi keinginan Presiden Jokowi yang akan bergabung ke TPP harus dilihat dari perspektif bahwa kita menjalankan politik bebas aktif," katanya. "Poros perdagangan kita banyak yang bilang lebih cenderung‎ dekat ke Cina. Dengan bergabung ke TPP yang tidak ada Cina di dalamnya tentu akan membuat posisi politik kita lebih baik."