Fakta dan Proyeksi Usai RI Kuartal II Mampu Keluar dari Jurang Resesi
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh positif sebesar 7,07 persen. Indonesia dengan begitu resmi keluar dari lubang resesi setelah pada kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi minus 0,74 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh positif sebesar 7,07 persen. Indonesia dengan begitu resmi keluar dari lubang resesi setelah pada kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi minus 0,74 persen.
"Secara tahunan atau YoY, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono.
Secara kuartal to kuartal atau qtq, Margo melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tumbuh 3,31 persen. Sementara itu, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2021 juga naik 3,10 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Margo Yuwono mengatakan, perbaikan penanganan pandemi jadi catatan utama dari pemulihan sektor ekonomi di triwulan kedua tahun ini. "Perbaikan penanganan pandemi Covid-19 pada kuartal II-2021 juga tunjukan adanya perbaikan. Dengan semakin masifnya masyarakat penerima vaksin, kasus harian juga lebih rendah dibanding kuartal I-2021," tuturnya.
Selain itu, ada sejumlah fakta lain dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia serta proyeksi selanjutnya. Berikut merdeka.com akan merangkumnya.
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2021 Tertinggi Sejak 2004
Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan yang positif di kuartal II-2021 ini menjadi tertinggi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Di mana pada kuartal IV-2004 saat itu hanya mencapai 6,65 persen secara yoy.
"Ini tertinggi sejak kuartal IV-2004," ujarnya.
Margo Yuwono mengatakan, salah satu pendorong utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Di mana sebesar 84,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tahun ini berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
PPKM Buat Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Diprediksi Kembali Negatif
Ekonom Celios, Bima Yudistira mengatakan, pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan capaian kuartal II. Sebab, ekonomi kuartal III diperkirakan akan negatif akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Terpenting sekarang adalah pemerintah harus fokus antisipasi kuartal III dan kuartal IV agar ekonomi bisa selamat dari resesi dan tumbuh positif satu tahun penuh," ujarnya saat dihubungi merdeka.com.
Menurutnya, dengan pertumbuhan positif tersebut, Indonesia sudah keluar satu kuartal dari resesi. Mengingat empat kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia alami kontraksi pertumbuhan.
"Kita berhasil keluar satu kuartal dari resesi," kata Bhima.
Langkah Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021 tersebut, perlu untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan konsumsi domestik utamanya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 52,9 persen dari PDB. Struktur ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi domestik yang sangat dipengaruhi mobilitas masyarakat.
Menurut Wimboh, adanya kebijakan stimulus di sektor properti dan kendaraan bermotor yang mempunyai multiplier effect tinggi telah berhasil mendorong konsumsi rumah tangga. Penjualan mobil naik 758,68 persen (yoy) dan sepeda motor sebesar 268,64 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung pertumbuhan kredit yang hingga Juni 2021 mencapai sebesar Rp5.581 Triliun atau tumbuh sebesar Rp100,23 Triliun (1,83 persen ytd). Di sisi lain, peningkatan pembiayaan melalui pasar modal juga mencapai sebesar Rp116,6 Triliun s.d 27 Juli 2021 atau naik sebesar 211 persen (ytd).
"Pembiayaan melalui pasar modal juga diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun dengan perkiraan tambahan sebesar Rp54,19 Triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh antusiasme investor ritel domestik dan juga sektor teknologi dan keuangan," ujar Wimboh.
Di sisi lain, salah satu komponen penting dalam pembentukan PDB adalah belanja Pemerintah. Sehubungan dengan itu, OJK mendukung rencana percepatan serapan belanja Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong ekonomi daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan penyaluran KUR Pertanian yang telah menjadi sektor prioritas.
Untuk memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru perlu didorong sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perubahan iklim (climate change dan sustainable finance).
"OJK akan terus memonitor dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembiayaan dunia usaha melalui konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sektor ekonomi baru," imbuhnya.
(mdk/bim)