Faisal Basri: Petani Indonesia masih hidup dalam kemiskinan
Dia mengungkapkan, sebagian besar 40 kelompok terbawah tersebut berprofesi sebagai petani di desa. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensejahterakan kaum tani dan mengangkat nasib rakyat paling bawah tersebut.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan permasalahan kemiskinan di Indonesia masih belum terselesaikan, mengingat golongan masyarakat berpendapatan rendah masih tinggi yakni 40 persen. Bahkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran.
"Pemerintah harus hadir untuk memberdayakan yang paling lemah (40 persen rakyat miskin)," kata Faisal dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Dia mengungkapkan, sebagian besar 40 kelompok terbawah tersebut berprofesi sebagai petani di desa. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensejahterakan kaum tani dan mengangkat nasib rakyat paling bawah tersebut.
"Sekarang kita bicara rakyat bawah yang harus dibantu sebagian besar rakyat kita adalah petani. Petani semakin sengsara. Nilai tukar petani turun dari akhir masa pak SBY sampai kini masa Jokowi," ujarnya.
Dia menegaskan, petani di Indonesia belum sejahtera. Bahkan mereka terus dirugikan terutama sejak pemerintah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah.
"Petani itu ditekan terus sama pemerintah. Karena pemerintah lebih mengutamakan peningkatan produksi. Menteri Pertaniannya berbohong-berbohong terus dan dibiarkan oleh Presidennya. Kalau anggota DPR protes, anggota DPR nya diajak ketemu "butuh traktor berapa di dapil" gitu. Nah itu dibiarkan praktik seperti itu. Harga beras ditahan rendah. HPP mau diturunkan. HPP beras diturunkan untuk menolong kita kelas menengah agar tidak cerewet. Untuk mencegah kelas menengah tidak nyinyir kalau harga beras naik," jelas Faisal.
Selain itu, upah riil buruh tani terus mengalami penurunan. Hal tersebut berbanding dengan gaji di perkotaan yang selalu naik. "Kalau petani, upah riilnya turun, masyarakat terbawah itu. Ketimpangan di desa naik, di kota turun. Enggak tau tuh dana desa dinikmati segelintir orang di desa barangkali ya," tegasnya.
Tak hanya itu, HPP beras ditekan rendah sementara harga jualnya tinggi, sehingga kenaikkan harga beras tidak dinikmati oleh petani. Dia menyebutkan 61 persen penduduk miskin hidup di desa. Jika pemerintah ingin menuntaskan kemiskinan harus dimulai dari akarnya.
"Jadi kalau kita ingin menuntaskan orang miskin ya hantam di ulu hatinya, di desa. pertaniannya."
Baca juga:
Saat rokok jadi biang kerok kemiskinan RI dan gerus uang negara Rp 160 triliun
Pemerintah hingga LSM serang SBY soal 100 juta warga Indonesia miskin
Pengentasan kemiskinan era Jokowi dinilai lebih baik dari SBY
BPNT dan Rastra punya peran turunkan angka kemiskinan di Indonesia
Atasi ketimpangan, pemerintah perlu selesaikan masalah perkawinan dini perempuan