Faisal Basri Dorong Pemerintah Miliki Rencana Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak mencerminkan pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memfokuskan PEN pada yang paling terdampak saja.
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak mencerminkan pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memfokuskan PEN pada yang paling terdampak saja.
"Waktu yang dihabiskan dari bantuan program stimulus ini sifatnya jangka pendek, ada yang menyebut hanya untuk 3 bulan ada yang 6 bulan saja. Padahal, krisis ini multidimensional belum ada kepastiannya," kata Faisal dalam diskusi online INDEF, Rabu (10/6)
Dia juga menyoroti program PEN untuk BUMN ini tak ada hubungannya dengan covid-19. Ada tidak ada covid, utang negara kepada BUMN itu tidak dibayarkan tepat waktu, bahkan bertahun-tahun.
"Saya dapat informasi dari pimpinan PLN, bahwa utang pemerintah ke PLN itu sebelum covid-19 mencapai Rp 73 triliun sampai akhir tahun ini. Jadi yang dibayarkan tidak semua juga untuk PLN, untuk Pertamina juga kira-kira separuhnya saja. Jadi gambaran umum itu separuh baru akan dibayar," ungkapnya.
Angka Terus Berubah, Ekonom Pertanyakan Nilai Dana Talangan untuk BUMN
Ekonom sekaligus Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, mempertanyakan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN.
Menurutnya secara total dukungan APBN 2020 yang sudah diresmikan terkait dukungan untuk PEN BUMN ada Rp 27,56 triliun, kemudian setelah covid-19 meningkat menjadi Rp 121,73 triliun, sehingga total kurang lebih Rp 150 triliun yang akan diberikan untuk BUMN.
"Beberapa kontribusi BUMN dari sisi pajak, dividen, dan , tentu dalam dukungan stimulus BUMN itu harus kita lihat sejauh mana kontribusi mereka dari sisi pajak, dividen, dan PNBP," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)