ESDM merasa dibatasi dalam audit pengelolaan smelter timah

Padahal, Kementerian ESDM mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengaudit smelter tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya hambatan untuk melengkapi data audit pabrik pengolahan atau smelter timah yang ada di Bangka Belitung. Padahal, Kementerian ESDM mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengaudit smelter tersebut.

"Namun, akhirnya dengan keputusan Pemda bersama Babel dan dirjen minerba ditugasi itu. Dengan surat tugas dari dirjen minerba untuk lakukan audit smelter di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau tentunya dengan batasan-batasan yang sudah disepakati," ujar Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).

Batasan dalam mengaudit tersebut dinilai membuat ESDM terhambat dalam melakukan audit smelter. Hal ini disebabkan karena terjadinya transisi auditor yang sebelumnya ditangani Kementerian Perindustrian.

"Pertama adalah karena kami tidak libatkan Kementerian Perindustrian akhirnya ada data-data tentang perizinan smelter yang tidak kita peroleh," kata Mochtar.

Batasan lainnya, kata Mochtar, adalah karena ESDM tidak mendapat banyak wewenang untuk masuk ke industri.

"Dengan Pemda, kita tidak bisa leluasa masuk ke industri smelter. Akhirnya kami minta data ke mereka seperti data produksi, cadangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mereka miliki. Saya juga menanyakan data transaksi timah batangan kepada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) tidak dapat. Tidak dikasih, tidak tahu kenapa, akhirnya ini bikin terhambat," pungkas dia.