ESDM khawatir jika pemerintah daerah beli saham Freeport

"Pemerintah pusat kemungkinan nggak akan beli."

Kementerian ESDM mengaku khawatir jika pemerintah daerah membeli 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Sebab, pemda tak menutup kemungkinan melibatkan swasta lantaran ketidakmampuannya membeli saham yang dibanderol Freeport sebesar USD 1,7 miliar.

"Kekhawatiran justru pemda yang akan masuk dan disana ada pihak swasta," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Jakarta, Kamis (21/1).

Diungkapkan Gatot, pemerintah pusat melepas hak sebagai pembeli prioritas saham divestasi Freeport. Sebab, duit untuk membeli tak dialokasilan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Pemerintah kemungkinan nggak akan beli."

Nah, berdasarkan aturan, pembeli prioritas selanjutnya adalam pemerintah daerah. Setelah itu baru perusahaan pelat merah dan perusahaan daerah.

"Tinggal giliran provinsi dan kabupaten. Level kedua, BUMN dan BUMD."

Pengamat Pertambangan Simon Sembiring menilai pemerintah sebenarnya ingin mengambil alih saham divestasi. Namun, sayangnya, terhalang oleh keterbatasan anggaran.

"Bukannya nggak mau, tapi karena tidak dianggarkan."